Pemerintah Disarankan Sewa Detektif Swasta Buru Djoko Tjandra

Kompas.com - 30/07/2020, 15:08 WIB
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. KOMPAS/DANU KUSWOROTerdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengusulkan, agar pemerintah menyewa jasa detektif swasta untuk mencari keberadaan buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

Ia meyakini, bahwa detektif swasta dapat lebih diandalkan dibandingkan mengandalkan otoritas negara setempat untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra.

"Saya usulkan, kalau memang benar commited, dan biayanya lebih murah ketimbang menempatkan agen BIN di sana (luar negeri), ya sudah, kita gunakan yang namanya detektif swasta," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Sebelumnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kepemimpinan Budi Gunawan dikritik Indonesia Corruption Watch ( ICW) karena dinilai gagal dalam melacak keberadaan Djoko Tjandra.

ICW pun membandingkan kinerja BIN di bawah Sutiyoso, yang mampu memulangkan dua buronan kasus korupsi ke Tanah Air yaitu Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada 2015 lalu dan Samadikun Hartono di China pada 2016.

Baca juga: Kritik ICW atas Kinerja BIN soal Buron Korupsi Dinilai Kurang Tepat

Namun, menurut Hikmahanto, operasi intelijen suatu negara di negara lain berpotensi memperkeruh hubungan bilateral antar kedua negara. Sehingga, jauh lebih baik menyewa jasa detektif swasta untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra.

"Kalau detektif swasta, misalnya dia operasinya di Hong Kong, pasti dia punya jaringan detektif yang ada di Malaysia," kata dia.

"Nah detektif Malaysia dia kan orang KL (Kuala Lumpur), dia tahu jalan kemana-mananya. Kalau dia tahu, patternya dilihat. Biasanya orang ini ngontak ke siapa, kontaknya terdeteksi tidak, mereka cari, dilokalisir, nih ada nama, lokasinya di sini," imbuh Hikmahanto.

Hasil pencarian yang dilakukan oleh detektif swasta tersebut kemudian diserahkan ke otoritas Indonesia untuk kemudian diserahkan ke otoritas tempat dimana buronan berada.

"Lalu polisinya (negara tersebut) melakukan penggerebkan dan penahanan. Jadi jangan alat negara ke negara lain," ujarnya.

"Kalau alat negara ke negara lain itu bahaya," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X