Pemerintah Disarankan Sewa Detektif Swasta Buru Djoko Tjandra

Kompas.com - 30/07/2020, 15:08 WIB
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. KOMPAS/DANU KUSWOROTerdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengusulkan, agar pemerintah menyewa jasa detektif swasta untuk mencari keberadaan buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

Ia meyakini, bahwa detektif swasta dapat lebih diandalkan dibandingkan mengandalkan otoritas negara setempat untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra.

"Saya usulkan, kalau memang benar commited, dan biayanya lebih murah ketimbang menempatkan agen BIN di sana (luar negeri), ya sudah, kita gunakan yang namanya detektif swasta," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Sebelumnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kepemimpinan Budi Gunawan dikritik Indonesia Corruption Watch ( ICW) karena dinilai gagal dalam melacak keberadaan Djoko Tjandra.

ICW pun membandingkan kinerja BIN di bawah Sutiyoso, yang mampu memulangkan dua buronan kasus korupsi ke Tanah Air yaitu Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada 2015 lalu dan Samadikun Hartono di China pada 2016.

Baca juga: Kritik ICW atas Kinerja BIN soal Buron Korupsi Dinilai Kurang Tepat

Namun, menurut Hikmahanto, operasi intelijen suatu negara di negara lain berpotensi memperkeruh hubungan bilateral antar kedua negara. Sehingga, jauh lebih baik menyewa jasa detektif swasta untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra.

"Kalau detektif swasta, misalnya dia operasinya di Hong Kong, pasti dia punya jaringan detektif yang ada di Malaysia," kata dia.

"Nah detektif Malaysia dia kan orang KL (Kuala Lumpur), dia tahu jalan kemana-mananya. Kalau dia tahu, patternya dilihat. Biasanya orang ini ngontak ke siapa, kontaknya terdeteksi tidak, mereka cari, dilokalisir, nih ada nama, lokasinya di sini," imbuh Hikmahanto.

Hasil pencarian yang dilakukan oleh detektif swasta tersebut kemudian diserahkan ke otoritas Indonesia untuk kemudian diserahkan ke otoritas tempat dimana buronan berada.

"Lalu polisinya (negara tersebut) melakukan penggerebkan dan penahanan. Jadi jangan alat negara ke negara lain," ujarnya.

"Kalau alat negara ke negara lain itu bahaya," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X