Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor PDI-P Dilempar Bom Molotov, Hasto: Itu Tindakan Pengecut

Kompas.com - 29/07/2020, 10:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tak takut dan menyerahkan pada proses hukum terkait pelemparan bom molotov di Kantor Perwakilan Anak Cabang (PAC) PDI-P di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Selasa (28/7/2020).

"PDI-P partai grass root (akar rumput) tidak kenal mundur dan takut. Pelemparan bom molotov adalah tindakan pengecut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Ia menilai aksi tersebut sebagai aksi teror yang mencoba menakuti kader PDI-P di sana.

Baca juga: Kantor PDI-P Megamendung Dilempar Bom Molotov, Polisi: Ada 3 Bom, tapi CCTV Buram

 

Kendati demikian, ia memastikan para kader PDI-P tak akan takut dan terus menjalankan kerja kepartaina di sana.

Ia pun meminta polisi memproses tindakan teror tersebut secara hukum agar kejadian serupa tak terulang.

“Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah mereka yang telah mengganggu ketentraman masyarakat harus ditindak, dan hukum tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk aksi teror," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Markas petinggi PDI-P Kabupaten Bogor dilempari bom molotov, Selasa (28/7/2020) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Markas tersebut adalah kantor PAC PDI-P Kecamatan Megamendung, Bogor, yang juga merupakan kediaman Wakil Ketua PDI-P Kabupaten Bogor.

Baca juga: Kantor PAC PDI-P Bogor Dilempar Bom Molotov, Polisi Lakukan Penyelidikan

Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga di Mapolda Jabar, Selasa sore.

"Jadi benar pada hari Selasa 28 juli 2020, tepatnya 02.30 WIB dini hari, telah terjadi pelemparan bom molotov di kantor PAC PDI-P Kecamatan Megamendung, Bogor. Itu sekaligus kediaman wakil ketua PDI-P Kabupaten Bogor atas nama Rosenfield Panjaitan," kata Erlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com