Kompas.com - 28/07/2020, 13:58 WIB
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin. Dok. Humas Kemen PPPADeputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendukung seluruh program perlindungan anak, tidak hanya Program Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Dukungan tersebut harus dilakukan dengan mengintegrasikan program pemerintah pusat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: HAN 2020, Menteri PPPA Tegaskan Perlindungan Anak Bukan Tanggung Jawab Satu Pihak

"Bappeda memegang peran kunci, pastikan bahwa apa yang kita bicarakan terkait dengan anak ini tidak hanya terkait dengan ruang bermain ramah anak, tapi semua upaya untuk perlindungan anak," kata Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin, dalam webinar, Selasa (28/7/2020).

"Pastikan bahwa program dan kegiatannya itu terintegrasi ke dalam RPJM daerah,” tutur dia. 

Kemudian, Lenny mendorong pemerintah daerah untuk memasukan program perlindungan anak ke dalam Rencana Anggaran biaya Pembangunan (RAP), jika RPJMD sudah disahkan.

Hal itu dilakukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalankan seluruh program perlindungan anak.

Baca juga: Mendagri Beri Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

“Tetapi kalau RPJM daerahnya sudah disahkan, pastikan itu masuk ke dalam RAP. Karena kalau tidak masuk di dalam perencanaan, bagaimana OPD-OPD itu nanti akan melakukan (program perlindungan anak),” kata Lenny.

Lenny menekankan bahwa program perlindungan anak sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Program tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah daerah secara transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden.

Baca juga: Menghapus Praktik Perkawinan Anak

“Dan bagaimana akuntabilitas Ibu dan Bapak Bupati, Wali Kota serta Gubernur seluruh Indonesia menyampaikan akuntabilitasnya kepada bapak Presiden. ini sudah tertuang ke dalam UU Perlindungan Anak,” ucap Lenny.

“Jadi bukan hanya program (Perlindungan anak) ada di dinas PPPA saja, Perlindungan anak tidak akan maju di dalam sebuah daerah apabila program dan anggarannya hanya tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” imbuh dia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Kementerian PPPA fokus pada lima isu prioritas.

Adapun isu prioritas yang terkait dengan perlindungan anak yakni peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Nasional
Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Nasional
Epidemiolog Soal Aturan Lepas Masker: Timing Belum Tepat

Epidemiolog Soal Aturan Lepas Masker: Timing Belum Tepat

Nasional
Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Nasional
Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.