Menpan RB Sebut Telah Perketat Penerapan Protokol Kesehatan di Kantor

Kompas.com - 28/07/2020, 13:44 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya telah memperketat penerapan protokol kesehatan yang ada bagi pegawai yang bekerja di kantor.

Hal itu menyusul adanya empat pegawati Kemenpan RB yang telah dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan sebelumnya.

"Pakai masker dan di saku atau tas harus bawa hand sanitizer. Semua disediakan kantor (jadi perlu) saling mengingatkan," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran di wilayah DKI Jakarta yang terpapar Covid-19.

Meski demikian, Tjahjo mengaku, aparatur sipil negara atau ASN menjadi pihak yang paling banyak terpapar Covid-19 dari klaster perkantoran.

"Sebenarnya, pada dasarnya di SE Menpan Nomor 58 sudah meminta untuk penerapan protokol kesehatan, hanya saja pengawasan atas penerapannya yang kurang," tutur Tjahjo.

Baca juga: Tjahjo Sebut Ada 4 Pegawai Kemenpan RB Positif Covid-19


Menurut dia, pejabat pembina kepegawaian (PPK) perlu memperketat pengawasan terhadap para ASN selama bekerja di kantor.

"Misalnya, menggunakan masker dan jaga jarak menjadi bagian dari disiplin pegawai atau jika ditemukan ada pegawai yang positif, maka kantor harus WFH (work from home) sementara," imbuhnya.

Selain pengawasan, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan yaitu mengurangi aktivitas rapat yang mengharuskan pertemuan fisik.

Bila terpaksa, maka rapat paling lama diselenggarakan 30 menit. Itu pun yang dibahas hanyalah hal penting dan berkaitan dengan keperluan pengambilan keputusan.

Selain itu, hindari penyediaan makanan saat rapat fisik.

Lebih jauh, Tjahjo menambahkan, kualitas sirkulasi udara di dalam ruangan juga harus diperhatikan dengan baik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X