Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi VIII: Tes Covid-19 di Indonesia Jauh Tertinggal dari Negara Lain

Kompas.com - 27/07/2020, 17:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelaksanaan tes terkait Covid-19, baik itu tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test). 

Hal tersebut dikatakan Ace menanggapi hasil survei Cyrus Network yang dirilis Senin (27/7/2020).

Baca juga: Jokowi Kini Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari

Adapun survei Cyrus Network menunjukkan persentase yang rendah untuk pertanyaan soal kemudahan rapid test dan swab test oleh pemerintah.

Sebanyak 24,2 persen responden menjawab sangat yakin, 33,6 persen menjawab yakin, 28,1 persen menjawab tidak yakin dan 14,1 persen responden sangat tidak yakin.

"Ini harus diamini bahwa soal penanganan rapid test atau swab test ini menurut data yang saya dapatkan dua minggu lalu, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain dalam jumlah populasi uji tesnya," kata Ace, Senin.

Baca juga: Jokowi Kini Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari

Dari data yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Ace, di antara 6 negara populasi terbesar, populasi tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 0,2 persen.

Jumlah tersebut berbeda jauh dari negara lain seperti Tiongkok yang telah memeriksa 6,3 persen populasinya.

Kemudian India 0,8 persen dan Amerika Serikat 12,6 persen.

"Ada satu elemen yang paling rendah yaitu soal kepercayaan terhadap rapid test dan swab test yang dalam posisi survei ini menunjukkan paling rendah dari yang lain, misalnya dalam hal dampak sosial," kata dia.

Baca juga: Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi Harus Agresif Contact Tracing dan Tes Masif

Ace menuturkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah paling penting yang harus dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar pemeriksaan spesimen harus dilaksanakan lebih masif lagi.

"Awalnya (target tes spesimen) 10.000, (naik) harus 20.000 terus 30.000. Artinya belum terlalu masif. Saya kira ini PR penting," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com