Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Sengatan Politik Kerabat di Pilkada 2020

Kompas.com - 27/07/2020, 10:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia yang tetap digelar tahun ini unik. Bukan lagi soal perdebatan perlu atau tidaknya menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 yang masih mengemuka, tapi soal siapa yang muncul naik Gelanggang.

Bahkan diperkirakan, Pilkada tahun ini akan menjadi ajang Pilkada dengan kandidat yang memiliki hubungan kerabat dengan pejabat negara terbanyak sepanjang sejarah.

Apakah ini terkait dengan Pemilu 2024?

Saya tertarik mendapat jawabannya. Saya melakukan riset pendahuluan. Sebagian saya tampilkan datanya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 di KompasTV. Sebagian lainnya tentu saya simpan untuk dicek kebenarannya di lain kesempatan.

Dimulai Agustus

Memang Pilkada ini masih panjang prosesnya. Bulan Agustus mulai dibuka pendaftarannya. Nama-nama akan diproses dan ditetapkan secara resmi pada 6 September 2020 mendatang. Kampanye selama 3 bulan akan mulai digelar pada bulan yang sama.

Riuh rendah Pilkada sulit untuk terhindar. Bukan hanya soal calon yang tersingkir yang kecewa, siapa mereka, dan bagaimana cara berkampanye akan menjadi perhatian utama.

Setidaknya dua Partai telah secara resmi mengumumkan nama-nama calonnya, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jumat (17/7/2020), telah mengumumkan 45 pasangan calonnya. Selang 3 hari kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan pula pasangan calon dari partainya.

Prabowo hanya mengumumkan nama calon dari satu daerah, yakni Kota Tangerang Selatan. Keponakannya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dicalonkan menjadi pimpinan kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini.

Ada sejumlah nama yang dijagokan PDI-P menjadi sorotan. Di antaranya adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Hanindhito Himawan Pramono, putra dari orang dekat Jokowi, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jawaban Gibran dan Jokowi

Ramai, terlontar, dan gaduh soal politik dinasti atas suara-suara ini. Gibran dalam sebuah diskusi virtual "Anak Muda Berpolitik, Siapa Takut”, Jumat (24/7/2020), mengatakan, "Di kota saya, di Solo ini, selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Saya ini kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah!"

"Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. (Pilkada) ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi, kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu. Kita tahu yang meributkan itu siapa, dan yang diributkan itu-itu saja. itu-itu saja!" lanjut Gibran.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin. Insatagram @sufmi_dasco Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin.

Jokowi mengemukakan hal serupa. Ia menyatakan ini sejak awal kabar beredar soal Gibran dan menantunya, Bobby Nasution, hendak maju ke gelanggang Pilkada.

“Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

Dinasti politik Indonesia dan Amerika

Memang sepintas politik berbasis kekerabatan sah dilakukan. Tak ada peraturan yang dilanggar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com