Ombudsman Tindak Lanjuti Laporan MAKI soal Pelarian Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menindaklanjuti laporan dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait sengkarut pelarian buron kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya akan bekerja secepatnya untuk menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Boyamin tersebut.

"Tidak ada jangka waktu tapi kami bekerja secepatnya karena soal ini menarik perhatian masyarakat," kata Amzulian saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: Ketua Ombudsman: Sekarang Ada yang Tak Lulus Mata Kuliah Saja Lapor

Dalam surat yang diterima Boyamin dan telah dikonfirmasi ke Amzulian, Ombudsman menindaklanjuti laporan Boyamin tersebut dengan skema pemeriksaan inisiatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Amzulian mengatakan, pihaknya akan segera meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tim kita sedang klarifikasi dengan semua institusi terkait, Polri, Imigrasi. Soal output tunggu saja nanti disampaikan ke publik," ujar Amzulian.

Sementara itu, Boyamin mengapresiasi sikap Ombudsman tersebut dan akan menunggu hasil investigasi Ombudsman.

"Semoga mampu membongkar sengkarut Joko S Tjandra dengan hasil akhir membantu tertangkapnya Joko Tjandra untuk menjalani hukuman penjara dua tahun sesuai putusan PK Mahkamah Agung perkara koruspsi cesie Bank Bali," kata Boyamin.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) melaporkan Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Lurah Grogol Selatan ke Ombudsman RI, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: MAKI Minta Aset Djoko Tjandra Dibekukan

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengadukan ketiga pihak tersebut atas dugaan malaadministrasi terkait buronan kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang kini masih bebas hingga dapat membuat e-KTP baru.

"MAKI akan melaporkan sengkarut DPO Joko Tjandra kepada Ombusdman RI atas dugaan malaadministrasi atau dugaan mal teknis pelayanan atau dugaan sengaja melanggar ketentuan dari sengkarut Joko Tjandra," kata Boyamin.