Kompas.com - 23/07/2020, 18:37 WIB
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menunjukkan dua unit iPhone hadiah sayembara mencari Harun Masiku dan Nurhadi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator MAKI Boyamin Saiman menunjukkan dua unit iPhone hadiah sayembara mencari Harun Masiku dan Nurhadi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta aset buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, dibekukan.

"Inilah yang mestinya pemerintah Indonesia kalau masih peduli dengan rakyatnya, sudah dikadalin, jangan sampai dikadalin untuk urusan ekonomi," kata Boyamin dalam sebuah webinar, Kamis (23/7/2020).

"Maka saya meminta, ini harta-hartanya setidaknya dibekukan dan coba dilacak proses-proses yang dari Malaysia," sambung dia.

Baca juga: Surati Jokowi, MAKI Minta Kewarganegaraan Djoko Tjandra Dicabut

Boyamin menuturkan, Djoko Tjandra diduga memiliki kedekatan dengan pemerintah yang berkuasa di Malaysia saat ini.

Menurut Boyamin, hal itu diduga dimanfaatkan Djoko Tjandra untuk memindahkan asetnya.

Kepulangan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu pun diduga berkaitan dengan asetnya tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, pada 8 Juni 2020, Djoko Tjandra membuat e-KTP di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Kemenlu Belum Bisa Pastikan Keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia

"Justru itu nampaknya dimanfaatkan untuk segera ke Indonesia mendapatkan KTP, untuk diduga, memindahkan uang dari Malaysia ke Indonesia, Indonesia entah ke negara mana lagi, dibelikan properti," ucap dia.

Menurut Boyamin, setelah mendapatkan e-KTP, Djoko Tjandra mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di perusahaannya.

Berdasarkan dugaan Boyamin, langkah itu dilakukan untuk memindahkan aset Djoko Tjandra kepada kaki tangannya.

Ia mengungkapkan, proses tersebut melibatkan saham perusahaan sehingga proses jual-belinya relatif lebih mudah.

Baca juga: Desmond Khawatir Ada Skenario Birokrat-Aparat Terlibat Pelarian Djoko Tjandra

"Ini kan PT, berupa saham, jadi yang diperjualbelikan saham, bukan tanahnya, bukan Mal Taman Anggrek, bukan Hotel Mulia, bukan Gedung Mulia I, bukan Hotel Mulia dan Resort di Bali, bukan itu," ungkap Boyamin.

"Justru ini hanya saham saja. Jual-belinya gampang, karena hanya proses RUPSLB, dan kemudian berpindah-pindah lah aset itu secara kepemilikan, secara saham," lanjut dia.

Apabila ditemukan bukti, tak menutup kemungkinan adanya penerapan pasal terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Nasional
Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.