Istana Berharap Pilkada 2020 Tak Jadi Penyebaran Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman berharap ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak akan menjadi sarana penyebaran virus corona Covid-19.

Sebab, aturan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) akan diterapkan mulai dari tahap awal hingga pemungutan suara.

Di sisi lain, masyarakat dan petugas pemungutan suara juga diharapkan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan.

"Tentu saja kita berharap dengan aturan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar WHO, kedisiplinan masyarakat dan petugas pemilu dalam menjalani protokol kesehatan, tidak akan terjadi klaster penyebaran baru Covid-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Dimulai Hari Ini, Operasi Patuh Jaya Juga Menyasar Pelanggar Protokol Kesehatan

Fadjroel juga memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu hingga pemilih.

Total anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp 5,1 triliun.

Fadjroel sekaligus menilai gelaran pilkada 2020 bisa berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, pilkada serentak itu akan digelar di 270 daerah dan diikuti oleh sekitar 106 juta pemilih.

Oleh sebab itu, akan banyak lapangan kerja yang tercipta lewat ajang kontestasi daerah ini.

Baca juga: Anies Klaim Sedang Bahas Protokol Kesehatan untuk Tempat Hiburan Malam

"Penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan melibatkan 3,5 juta orang untuk enam bulan," kata Fadjroel.

Selain terciptanya lapangan kerja, uang yang beredar di masyarakat juga akan jauh lebih banyak selama pesta demokrasi di tiap daerah berlangsung.

Fadjroel menyebut ada anggaran Rp 20 triliun yang sudah disiapkan untuk belanja modal/barang.

Selain 5,1 triliun yang sudah disiapkan Kemendagri, juga akan ada tambahan Rp 15 triliun dari APBD.