Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Kompas.com - 21/07/2020, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (20/7/2020) kemarin.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut, pertemuan ITU membahas upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19," kata Eddy kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Selain Eddy, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Hadir pula Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur.

Eddy menegaskan, meskipun PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

"Kepentingan rakyat yang diutamakan dan perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan," kata Eddy.

Eddy menyebut, dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi.

Baca juga: Pemerintah Tunda RUU HIP, PAN: Pembahasan Memang Sudah Tak Bisa Dilanjutkan

Masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

"Kehadiran keduanya yang juga mantan Ketua Umum PAN, sekaligus pelaku ekonomi, menguatkan komitmen PAN untuk memberikan terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional", kata Eddy.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, hususnya di era pandemi Covid 19 yang membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

Kendati demikian, Eddy memastikan, tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke kabinet dalam pertemuan itu. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

"Kita tidak membahasnya kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman tersebut dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com