Gugus Tugas: Menolak Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dipidana

Kompas.com - 17/07/2020, 18:03 WIB
Tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19 Dokumentasi BNPBTim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro meminta masyarakat tidak menolak jenazah pasien Covid-19.

Menurut Reisa, secara hukum, pemerintah telah memiliki sanksi mengenai mereka yang menolak pemakaman jenazah Covid-19.

"Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah sehingga merintangi dan atau mempersulit proses pemakan jenazah, itu dapat dipidana," ujar Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Dilaporkan karena Makamkan Pasien ke Pemakaman Covid-19, Begini Tanggapan RSI Jemursari Surabaya

"Untuk mewujudkan amanat dari aturan ini, pejabat atau aparat hukum yang punya kemampuan menindak penolak jenazah harus berani menagmbil langkah tegas," lanjut dia.

Penanganan dan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 sudah melalui protokol yang diberikan Kementerian Kesehatan, WHO, MUI dan pemuka agama lain.

Tujuannya agar jenazah itu aman dan tidak berpotensi menularkan Covid-19.

"Risiko penularan dari jenazah terutama terjadi apabila keluar cairan atau aerosol dari saluran pernafasan atau paru atau percikan lain yang keluar dari jenazah," tutur Reisa.

Baca juga: Jenazah Tertukar, Pemakaman dengan Protokol Covid-19 di Surabaya Diwarnai Tangis Histeris

"Masyarakat harus paham penularan Covid-19 dari jenazah bisa terjadi apabila tak tertangani dengan baik dan sesuai protokol kesehatan," lanjut dia.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19), ada tiga kriteria jenazah pasien Covid-19.

Pertama, kata Reisa, jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.

Kedua, jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditentukan sebagai kasus probable Covid-19.

Baca juga: Merasa Tak Tanda Tangani Surat Pemakaman Covid-19 Suami, Ibu Ini Laporkan Direktur RS

Ketiga, jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria kasus probable atau konfirmasi Covid 19.

"Jangan melakunan aksi menolak jenazah penderita Covid-19, apalagi sampai membuat kerumunan," tutur Reisa.

"Sebab, bukan jenazah yang nantinya akan jadi sumber penularan tapi kerumunan inilah yang justru berpotensi menjadi sumber penularan," tambah dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Nasional
Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Nasional
Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Nasional
Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Nasional
Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Nasional
Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Nasional
Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Nasional
Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X