Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Kader yang Dapat Rekomendasi Pilkada 2020 Segera Ikut Sekolah Partai

Kompas.com - 17/07/2020, 17:16 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, para kadernya yang telah mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam Pilkada 2020 wajib mengikuti sekolah partai.

Hal tersebut, menurut Megawati, perlu dilakukan agar bisa menghasilkan pemimpin yang mengayomi rakyat.

"Saya telah perintahkan kepada DPP PDI-P agar mereka yang telah mendapat rekomendasi tetap dan segera mengikuti sekolah partai," kata Megawati dalam acara Pengumuman Tahap Kedua Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Pesan Megawati ke Calon Kepala Daerah dari PDI-P: Kita Harus Menang Besar

Dia menyadari bahwa sekolah partai ini terhalang kendala teknis karena Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19.

Namun, ia menegaskan, sekolah partai bisa tetap dilakukan secara daring atau online.

"Kami berharap dapat menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan selalu mengayomi rakyatnya," ujar Megawati.

Dia menilai, pemimpin mumpuni itu adalah pemimpin yang kokoh dalam menjalankan pancasila sebagai jiwa, dasar dan tujuan bagi seluruh kebijakan politik yang diambil.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Gibran-Teguh Prakosa pada Pilkada Solo

Kemudian, sosok yang juga benar-benar berpengalaman dalam tata pemerintahan yang baik, megerti bagaimana seni memimpin birokrasi.

"Mengerti aspek perencanaan kebijakan dan menjalankannya melalui kepemimpinan yang efektif dan jangan lupa selalu berada bersama rakyat," ucap Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, hari ini PDI Perjuangan kembali mengumumkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2020.

Setidaknya ada 45 calon yang telah diumumkan oleh PDI Perjuangan.

Baca juga: Termasuk Gibran-Teguh, Ini 45 Calon Kepala Daerah yang Diusung PDI-P pada Pilkada 2020

Satu dari 45 calon yang terpilih ada nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diberi rekomendasi untuk maju sebagai Wali Kota Surakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com