Kompas.com - 14/07/2020, 11:47 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor Nurhayati, Selasa (14/7/2020) hari ini.

Nurhayanti akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Bogor lainnya, Rachmat Yasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Nurhayanti merupakan Wakil Bupati Bogor periode 2013-2018 yang mendampingi Rahmat Yasin. Ia kemudian diangkat menjadi Bupati Bogor menggantikan Rahmat yang terjaring operasi tangkap tangan pada 2014.

Baca juga: 7 Pegawai KPK Positif Covid-19, 5 Dinyatakan Sembuh

Nurhayanti sebelumnya telah diperiksa penyidik pada 2 Maret 2020 lalu. Saat itu, penyidik mengonfirmasi soal pengumpulan uang atas perintah Rachmat kepada dinas-dinas di Pemkab Bogor.

Selain Nurhayanti, KPK memanggil satu orang saksi lain dalam kasus ini yaitu Asep Aer Sukmaji selaku Camat Jasinga, Kabupaten Bogor.

Dalam kasus ini, Rahmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Baca juga: KPK Panggil Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin soal Kasus Pemotongan Uang

Rachmat disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2014 yang juga melibatkan Rachmat.

Dalam kasus itu, Rachmat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan. Ia telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan bebas pada Mei 2019 lalu. Namun, setelah bebas ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Nasional
Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Nasional
Lebaran di Rumah Dinas, Mahfud MD Tunda Tradisi Sungkem kepada Ibunya

Lebaran di Rumah Dinas, Mahfud MD Tunda Tradisi Sungkem kepada Ibunya

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Luhut: Pandemi Belum Usai, Kita Harus Menahan Diri

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Luhut: Pandemi Belum Usai, Kita Harus Menahan Diri

Nasional
Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Nasional
Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Nasional
Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Nasional
Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Nasional
Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Nasional
Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Nasional
Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Nasional
Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X