Kompas.com - 14/07/2020, 11:43 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KOMPAS.COM/A. FAIZALSekjen PDIP Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah menyelesaikan rekomendasi dukungan bagi calon kepala daerah di basis-basis Pilkada 2020.

PDI-P akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020, Jumat (17/7/2020).

"Pengumuman secara terbatas melalui teleconference akan dilakukan pada hari Jumat, 17 Juli 2020," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Pengumuman paslon kepala daerah pada Jumat mendatang itu merupakan gelombang kedua, setelah pengumuman gelombang pertama digelar pada 19 Februari 2020.

Baca juga: PDI-P Sudah Putuskan 9 Paslon Kepala Daerah di Jatim, Ini Bocorannya

Saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru mengumumkan 49 pasangan calon kepala daerah.

Paslon kepala daerah untuk Kota Solo dan Kota Medan, di mana Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution (putra sulung dan menantu Presiden Jokowi) ikut mendaftar, belum diumumkan.

Hasto menjelaskan, paslon kepala daerah yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengikuti sekolah partai.

"Guna memerkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, strategi pemenangan pemilu berbasis gotong royong, komunikasi politik, dan berbagai perspektif kepemimpinan visioner berdasarkan best practices dari kepala daerah PDI Perjuangan," ucapnya.

Baca juga: Targetkan Sapu Bersih 4 Pilkada di Maluku, Ini Paslon yang Didukung PDI-P

Selanjutnya, ia mengatakan PDI-P akan menyelesaikan rekomendasi untuk daerah yang perolehan suara partai di bawah 10 persen (Klaster III).

Hasto menyebut PDI-P bekerja sama dengan partai-partai lain untuk mengusung paslon di daerah-daerah tersebut.

"Kini fokus kami menyelesaikan rekomendasi daerah klaster III, yaitu daerah dengan perolehan kursi di bawah 10 persen," kata dia

"Di daerah ini PDI Perjuangan bekerja sama dengan seluruh kekuatan partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, termasuk PKB, PPP, PAN, dan PBB. Kerja sama dengan partai nasionalis seperti Golkar, Gerindra, Hanura, Perindo dan lain-lain juga banyak dilakukan," imbuh Hasto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X