Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 14/07/2020, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah menyelesaikan rekomendasi dukungan bagi calon kepala daerah di basis-basis Pilkada 2020.

PDI-P akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020, Jumat (17/7/2020).

"Pengumuman secara terbatas melalui teleconference akan dilakukan pada hari Jumat, 17 Juli 2020," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Pengumuman paslon kepala daerah pada Jumat mendatang itu merupakan gelombang kedua, setelah pengumuman gelombang pertama digelar pada 19 Februari 2020.

Baca juga: PDI-P Sudah Putuskan 9 Paslon Kepala Daerah di Jatim, Ini Bocorannya

Saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru mengumumkan 49 pasangan calon kepala daerah.

Paslon kepala daerah untuk Kota Solo dan Kota Medan, di mana Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution (putra sulung dan menantu Presiden Jokowi) ikut mendaftar, belum diumumkan.

Hasto menjelaskan, paslon kepala daerah yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengikuti sekolah partai.

"Guna memerkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, strategi pemenangan pemilu berbasis gotong royong, komunikasi politik, dan berbagai perspektif kepemimpinan visioner berdasarkan best practices dari kepala daerah PDI Perjuangan," ucapnya.

Baca juga: Targetkan Sapu Bersih 4 Pilkada di Maluku, Ini Paslon yang Didukung PDI-P

Selanjutnya, ia mengatakan PDI-P akan menyelesaikan rekomendasi untuk daerah yang perolehan suara partai di bawah 10 persen (Klaster III).

Hasto menyebut PDI-P bekerja sama dengan partai-partai lain untuk mengusung paslon di daerah-daerah tersebut.

"Kini fokus kami menyelesaikan rekomendasi daerah klaster III, yaitu daerah dengan perolehan kursi di bawah 10 persen," kata dia

"Di daerah ini PDI Perjuangan bekerja sama dengan seluruh kekuatan partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, termasuk PKB, PPP, PAN, dan PBB. Kerja sama dengan partai nasionalis seperti Golkar, Gerindra, Hanura, Perindo dan lain-lain juga banyak dilakukan," imbuh Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Nasional
PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Nasional
Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Nasional
Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Nasional
PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

Nasional
Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Nasional
Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Nasional
Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke