Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Kompas.com - 13/07/2020, 19:29 WIB
Mendagri Tito Karnavian Dok Puspen KemendagriMendagri Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menilai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak seharusnya menjadi pihak yang paling disalahkan terkait kasus Djoko Tjandra.

Sebab, menurut dia, seandainya Djoko Tjandra tak lolos masuk ke Indonesia, perekaman e-KTP Djoko oleh Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan, tidak akan terjadi.

Hal ini Tito sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Baca juga: Soal Penerbitan e-KTP, Tito: Dukcapil Tak Tahu Status Buron Djoko Tjandra

 

Ia menjawab pertanyaan Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengenai perekaman e-KTP buron Kejaksaan Agung itu.

"Seolah-olah sepertinya dalam kasus Djoko Tjandra ini tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi, ini yang berada pada garis depan salahnya adalah Dukcapil ini. Enggak juga pendapat saya," kata Tito di Gedung Parlemen, Jakarta, dipantau melalui siaran langsung DPR RI, Senin (13/7/2020).

Menurut Tito, hal yang seharusnya paling dipertanyakan ialah bagaimana akhirnya Djoko bisa lolos masuk ke Tanah Air tanpa ada yang mengetahui.

Masalah perekaman e-KTP oleh Dukcapil adalah persoalan setelahnya.

"Yang salah itu ya kenapa bisa masuk ke sini, kan begitu. Itu dulu, baru kemudian mendaftar Dukcapil itu proses berikutnya itu," ucap dia.

Tito pun menyebut bahwa pihak Dukcapil tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang status buron Djoko.

Seandainya penegak hukum berkoordinasi dengan Dukcapil mengenai status Djoko, kata Tito, Dukcapil bisa melakukan pelaporan ketika Djoko berniat melakukan perekaman e-KTP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X