Kompas.com - 13/07/2020, 18:37 WIB
Plh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPlh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting menyatakan, pihaknya akan menyelidiki penerbitan paspor untuk buronan kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali Djoko S Tjandra.

Jhoni sudah memerintahkan Direktur Intelijen Keimigrasian untuk menelusuri dugaan pelanggaran pada penerbitan paspor Djoko. Ia pun menegaskan akan menindak apabila ada oknum di Ditjen Imigrasi yang terlibat.

"Kami buatkan surat perintah penyelidikan terhadap itu. Direktur Intelijen sudah turun, bertanya terus, apakah ada (dugaan pelanggaran). Kalau ada, sikat, tidak ada kompromi. Zero tolerance," kata Jhoni dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Dibanding Buronan Lain, MAKI Sebut Djoko Tjandra Dapat Perlakuan Berbeda

Ia menjelaskan, Djoko Tjandra mengajukan pembuatan paspor di Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020. Paspor kemudian terbit pada 23 Juni 2020.

"Petugas pada saat itu, dia bikin tanggal 22 (Juni) jam 08.00 WIB pagi dan selesai tanggal 23. Tidak hari itu juga," sebut Jhoni.

"Cuma tanggal 23 dia pakai surat kuasa untuk mengambil. Dan saya yakinkan itu orangnya benar. Tadinya saya kira dia orang yang pura-pura bikin," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jhoni menuturkan, secara prosedur formal, Djoko Tjandra memenuhi syarat pembuatan paspor.

Djoko, kata dia, memiliki KTP dan mengantongi paspor RI yang dibuat pada 2007.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: Djoko Tjandra Tak Lepaskan Kewarganegaraan Indonesia

"Persyaratan buat paspor yang pertama adakah KTP, dia (Djoko Tjandra) memiliki KTP. Dan ada paspor lamanya yang 2007 dibuat dan berakhir tahun 2012 yang mana perangkat waktu itu tidak menggunakan paspor itu waktu satu atau dua hari sebelum putusan," tutur Jhoni.

Selain itu, ia mengatakan, tidak ada notifikasi apapun dari sistem keimigrasian. Karena itu, Imigrasi Jakarta Utara dapat menerbitkan paspor untuk Djoko Tjandra.

"Di sistem clear, DPO clear, jadi dari sistem tidak ada hambatan beliau membuat paspor," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Nasional
Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Nasional
Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X