Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/07/2020, 09:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan bahwa sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju mendesak untuk dilakukan saat ini.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Respons publik ini berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19. Beberapa nama menteri pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kerja mereka.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Kerja Kabinet Belum Sesuai Harapan

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri telah melahirkan beberapa program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, seperti pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk bidang industri tertentu.

Selain itu, insentif pajak juga turut diberikan kepada para pelaku UMKM.

Ketidakpuasan ini menjadi sinyal bahwa dampak dari program ekonomi yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Baca juga: Tak Hanya Sekali, Berikut Kilas Balik Reshuffle Kabinet Jokowi Periode 2014-2019

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.

Baca juga: Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Oleh karenanya, menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

Selain perombakan kabinet, publik menilai pemerintah perlu memiliki fokus kinerja dalam menangani pandemi Covid-19.

Sebanyak 43,6 persen responden menilai fokus kinerja perlu diarahkan pada upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19.

Kemudian, 35 responden menganggap bahwa pemulihan ekonomi menjadi hal yang paling mendesak dilakukan pemerintah. Lalu, 18,3 persen responden ingin pemerintah fokus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Dipolisikan MAKI terkait Temuan Transaksi Rp 349 triliun, lni Kata PPATK

Bakal Dipolisikan MAKI terkait Temuan Transaksi Rp 349 triliun, lni Kata PPATK

Nasional
Di Bulan Ramadhan, Rutan Bareskrim Adakan Lomba Berkhotbah, Azan, dan MTQ untuk Tahanan

Di Bulan Ramadhan, Rutan Bareskrim Adakan Lomba Berkhotbah, Azan, dan MTQ untuk Tahanan

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Maju Jadi 19 April, Menhub: Perusahaan Diimbau Beri THR Lebih Awal

Cuti Bersama Lebaran Maju Jadi 19 April, Menhub: Perusahaan Diimbau Beri THR Lebih Awal

Nasional
Maju, Pemerintah Putuskan Cuti Bersama Lebaran Mulai 19 April

Maju, Pemerintah Putuskan Cuti Bersama Lebaran Mulai 19 April

Nasional
Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Menag Ajak Semua Pihak Saling Menghormati

Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Menag Ajak Semua Pihak Saling Menghormati

Nasional
Pejabat Pemerintah Tak Boleh Gelar Bukber, Menag: Lebih Baik Diberikan ke Fakir Miskin

Pejabat Pemerintah Tak Boleh Gelar Bukber, Menag: Lebih Baik Diberikan ke Fakir Miskin

Nasional
Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Nasional
Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Nasional
Pertemuan 'Serba 2' Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Pertemuan "Serba 2" Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Nasional
PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

Nasional
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

Nasional
Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Nasional
Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Nasional
Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Nasional
Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke