Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kompas.com - 10/07/2020, 18:33 WIB
Anggota pasukan Israel membidikkan senjatanya ke arah pendemo Palestina saat aksi protes menentang rencana Israel menganeksasi bagian wilayah pendudukan Tepi Barat, di Kafr Qaddum dekat Nablus, Jumat (3/7/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamad Torokman/pras/djo ANTARA FOTO/REUTERS/MOHAMAD TOROKMANAnggota pasukan Israel membidikkan senjatanya ke arah pendemo Palestina saat aksi protes menentang rencana Israel menganeksasi bagian wilayah pendudukan Tepi Barat, di Kafr Qaddum dekat Nablus, Jumat (3/7/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamad Torokman/pras/djo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu RI), Febrian A. Ruddyard mengatakan, Israel kemungkinan menunda aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina.

Sebab, kata Febrian, Israel tengah disibukan dengan penanganan Covid-19 dan belum ada kesepakatan yang penuh untuk melakukan aneksasi tersebut.

"Rencana tersebut ini tertunda, yang menurut informasi karena ada desakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan saya rasa belum ada kesepatan yang penuh di Israel sendiri dan adanya pro kontra juga," kata Febrian dalam diskusi 'Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina', Jumat (10/7/2020).

Baca juga: DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

Namun, Febrian mengatakan, penundaan aneksasi tersebut tetap harus diwaspadai.

Ia mengatakan, Presiden Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengancam akan mengakhiri seluruh perjanjian internasional dengan Israel dan Amerika Serikat, bila aneksasi tetap dilakukan.

"Dan juga menyampaikan proposal negosiasi baru Palestina yang disampaikan oleh PM Mohammad Shtayyeh, Palestina Muhammad Stayeh kepada Timur Tengah termasuk juru ruding yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Febrian mengatakan, Pemerintah Indonesia sejak awal mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat Palestina.

Baca juga: Terbitkan Maklumat, MUI Kecam Rencana Aneksasi Israel terhadap Tepi Barat Palestina

Selain itu, ia mengapresiasi langkah DPR RI yang menginisiasi penyusunan pernyataan bersama parlemen dari berbagai negara untuk menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

"Kembali mengingatkan bahwa perjuangan rakyat Palestina ini merupakan amanat UUD 1945 bahwa, ikut mewujudkan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Saya rasa kalau ada yang belum merdeka, itu adalah hutang kita pada yang belum merdeka itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Israel Benjamin Netanyahu awalnya berencana memulai proyek pencaplokan ini pada 1 Juli.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X