Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan, bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus corona (Covid-19) lebih baik hanya diberikan dalam bentuk uang.

Sebab, ia menilai pemberian bansos dalam bentuk makanan atau sembako berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Demikian dikatakan Susi saat berbincang dengan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di akun Youtube SandiunoTV, Kamis (9/7/2020).

"Yang pertama dua minggu mungkin makanan pokok, tapi sudah dua minggu, sudah uang saja. Cash," kata Susi.

Baca juga: Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

"Entah harga berasnya (yang dikorupsi), entah harga sarden ikan, atau apa," lanjut dia.

Kompas.com sudah mendapat izin untuk mengutip perbincangan tersebut dari tim Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, Susi lebih suka apabila bansos diberikan dalam bentuk uang, sehingga bisa lebih berguna bagi masyarakat.

Baik untuk menyambung hidup ataupun sekedar membuka usaha dengan uang yang diberi pemerintah itu.

"Mangkanya saya kadang-kadang mikir kalau lihat bansos itu kenapa harus makanan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui bantuan sosial pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 belum tersalurkan 100 persen.

Juliari mengatakan, penyaluran bansos reguler di Kementerian Sosial saat ini terdiri dari dua program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako.

Baca juga: Penetapan Data Penerima Bansos Tahap II Jabar Diapresiasi KPK

"Untuk PKH, Realisasi per bulan Juni ini sudah 95,4 persen yaitu 9,54 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana. Totalnya sekitar Rp 2,42 triliun,” kata Juliari dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Adapun, untuk program bansos reguler kedua adalah Kartu Sembako atau bantuan pangan non-tunai.

Juliari menyebut progress penyalurannya hingga Juni 2020 telah mencapai 18,3 juta keluarga.

Realisasi itu masih dibawah target yang ditetapkan yaitu menjangkau 20 juta keluarga penerima manfaat.