Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/07/2020, 17:19 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan ada penambahan 2.657 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir pada Kamis (9/7/2020).

Penambahan tersebut melonjak dua kali lipat dari laporan-laporan sebelumnya yang hanya di kisaran seribu kasus.

Namun, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto meminta masyarakat tidak atas lonjakan kasus ini.

Baca juga: 2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

 

Sebab, menurut dia, lonjakan berasal dari klaster Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung yang sudah kini sudah dikarantina.

"Seluruh komplek pendidikan perwira AD di Bandung kita lakukan isolasi, karantina, dan kita larang ada pergerakan orang masuk atau keluar kompleks," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/7/2020) sore.

Yurianto menyebut, penyelidikan epidemiologi terkait klaster ini sudah selesai dilakukan sejak 29 Juni lalu.

Hasilnya, keseluruhan yang positif dari klaster ini sebanyak 1262 orang, terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih.

Dari jumlah itu, hanya ada 17 orang yang kini dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan.

Sisanya, sebanyak 1.245 orang tak dirawat di RS karena tak mengalami keluhan.

Baca juga: Secapa AD Jadi Klaster Baru, 1.262 Orang Positif Covid-19

Yurianto pun memastikan, karantina wilayah di lingkungan Kompleks Secapa AD akan dilakukan secara ketat oleh unsur kesehatan Kodam 3 Siliwangi serta Dinas Kesehatan Bandung.

"Kami memastikan tak akan ada penularan ke luar kompleks karena kita menjaga ketat agar karantina kewilayahan bisa dijalankan maksimal," kata Yurianto.

"Kami mohon masyarakat tenang, tak perlu panik, ini sudah ditangani secara profesional sesuai standar internasional," ucap dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut, Mensos Risma: Duit dari Mana? Berat Biayanya

Soal Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut, Mensos Risma: Duit dari Mana? Berat Biayanya

Nasional
Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi, Perubahan Putusan Tak Boleh Terulang

Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi, Perubahan Putusan Tak Boleh Terulang

Nasional
Hari Kedua Kunker di Papua, Jokowi Resmikan Papua Youth Creative Hub

Hari Kedua Kunker di Papua, Jokowi Resmikan Papua Youth Creative Hub

Nasional
15 Senjata Api dari Rumah Dito Mahendra Ditemukan di Ruangan Khusus

15 Senjata Api dari Rumah Dito Mahendra Ditemukan di Ruangan Khusus

Nasional
Soal Laporan Sugeng IPW, Wamenkumham: Kalau Tak Benar, Kenapa Ditanggapi Serius?

Soal Laporan Sugeng IPW, Wamenkumham: Kalau Tak Benar, Kenapa Ditanggapi Serius?

Nasional
Perkara 'Sulap Putusan' MK yang Berujung Sanksi bagi Hakim Guntur Hamzah

Perkara "Sulap Putusan" MK yang Berujung Sanksi bagi Hakim Guntur Hamzah

Nasional
Jokowi Perintahkan Polri-TNI Kawal Kebijakan Pembangunan dan Pemekaran Papua

Jokowi Perintahkan Polri-TNI Kawal Kebijakan Pembangunan dan Pemekaran Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan LHKPN Pejabat Kemensetneg Esha Rahmansah Tak Bisa Ditelusuri | Megawati Semprot Kades Minta Anggaran Dana Desa Ditambah

[POPULER NASIONAL] Alasan LHKPN Pejabat Kemensetneg Esha Rahmansah Tak Bisa Ditelusuri | Megawati Semprot Kades Minta Anggaran Dana Desa Ditambah

Nasional
KPK Hubungi Baintelkam Usai Temukan 15 Pucuk Senjata Api di Rumah Dito Mahendra

KPK Hubungi Baintelkam Usai Temukan 15 Pucuk Senjata Api di Rumah Dito Mahendra

Nasional
Panglima: Tak Ada Penambahan Pasukan TNI di Papua

Panglima: Tak Ada Penambahan Pasukan TNI di Papua

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Sosok Militer Paling Diinginkan Jadi Capres, Menyusul Kepala Daerah

Survei Litbang "Kompas": Sosok Militer Paling Diinginkan Jadi Capres, Menyusul Kepala Daerah

Nasional
Jalan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu 2024 yang Kian Terbuka...

Jalan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu 2024 yang Kian Terbuka...

Nasional
Antara Flexing, Thrifting, dan Stunting

Antara Flexing, Thrifting, dan Stunting

Nasional
Kemenangan Berturut-turut Partai Prima dalam Melawan KPU

Kemenangan Berturut-turut Partai Prima dalam Melawan KPU

Nasional
Malam-malam, Jokowi Pimpin Rapat Terbatas di Papua

Malam-malam, Jokowi Pimpin Rapat Terbatas di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke