Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas: Zona Hijau Belum Tentu Aman dari Penularan Covid-19

Kompas.com - 09/07/2020, 08:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, wilayah yang dikategorikan sebagai zona hijau belum tentu sepenuhnya aman dari penularan Covid-19.

"Warna hijau belum tentu aman. Jadi jangan pernah mengatakan ada wilayah yang aman karena masing-masing wilayah punya risiko," ujar Dewi dalam talkshow daring bersama Gugus Tugas, Rabu (8/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut 100 Daerah Sudah Zona Hijau dan Sekolah Bisa Dibuka Kembali

Menurut Dewi, pihaknya membuat zonasi wilayah untuk mengukur risiko seberapa rendah, sedang, atau tinggi terhadap penularan Covid-19 berdasarkan 15 indikator kesehatan masyarakat.

Kabupaten/kota yang berada di zona hijau diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan zona yang berwarna kuning atau oranye dan merah.

Dewi mengimbau kepada masyarakat yang ada di zona hijau atau ingin berpergian ke zona hijau untuk tetap waspada.

Masyarakat sebaiknya tidak menganggap bahwa zona hijau berarti tidak ada potensi penularan COVID-19.

"Jangan anggap karena zona hijau, kita bisa ke sana atau liburan ke sana saja. Kalau tidak hati-hati, nanti jadi sumber penularan dan bisa jadi imported case karena dari luar masuk ke zona hijau," tegas Dewi.

Baca juga: Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Maruf Amin

"Jadi tidak bisa dengan cepat melihat kalau hijau berarti aman. Intinya kita masih dalam masa-masa yang harus tetap waspada," tambahnya.

Sebelumnya, Dewi mengatakan terdapat 104 kabupaten dan kota yang terdaftar dalam zona hijau hingga 5 Juli 2020.

"Pengertian wilayah dengan zona hijau yaitu daerah yang pernah ditemukan kasus positif Covid-19 kemudian berhasil menekan laju penyebarannya dan daerah yang sama sekali tidak pernah ditemukan kasus positif," ujar Dewi, dikutip dari siaran pers Gugus Tugas, Selasa (7/7/2020).

Dari data terbaru, sebanyak 43 kabupaten/kota sudah berhasil masuk ke dalam zona hijau setelah sebelumnya terdampak Covid-19 dan selama empat pekan terakhir sudah tidak ditemukan kasus positif.

Kemudian, angka kesembuhan di daerah itu mencapai seratus persen.

Baca juga: Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

 

Selanjutnya, Dewi menjelaskan terdapat 61 daerah yang tidak terdampak Covid-19 hingga 5 Juni 2020.

"Ini termasuk ke dalam daerah-daerah yang harus kita jaga agar daerahnya tidak terdampak covid-19 dan senantiasa sehat sert tidak ada infeksi penularan di wilayahnya,” tutur Dewi.

Selain daerah yang berstatus zona hijau, Dewi juga mengumumkan terdapat 36 wilayah beralih dari status zona risiko sedang menjadi zona risiko rendah hingga 5 Juli 2020.

Kemudian, ada 17 kabupaten/kota beralih dari zona risiko tinggi ke sedang, 10 kabupaten/kota dari zona risiko rendah ke hijau atau tidak ada kasus dan 38 kabupaten/kota beralih dari zona risiko rendah ke sedang.

Baca juga: Adu Strategi demi Piagam  Zona Hijau Covid-19

Meski demikian, Dewi menegaskan bahwa Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang sangat dinamis sehingga memiliki pergerakan yang begitu cepat.

“Kita dapat melihat pergerakan yang begitu cepat. Kasus positif berubah menjadi sembuh, kemudian orang yang sebelumnya ODP (atau) PDP kemudian terkonfirmasi menjadi positif," tuturnya.

"Sebuah daerah dengan cepat juga terjadi perubahan, dari zona risiko tinggi turun menjadi sedang, atau dari rendah naik menjadi sedang, dan lain sebagainya,” tambah Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com