[POPULER NASIONAL] Putusan MA Tak Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf | 11 Pati Polri Naik Pangkat

Kompas.com - 09/07/2020, 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, tidak dapat membatalkan kemenangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Hal itu dikarenakan MA tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pilpres. Di sisi lain, kemenangan Jokowi-Ma'ruf telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sebelas perwira tinggi di Mabes Polri. Sembilan di antaranya merupakan komisaris besar yang naik pangkat menjadi brigadir jenderal.

Sedangkan dua lainnya adalah perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal yang dipromosikan menjadi inspektur jenderal.

Keduanya menjadi berita terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya:

1. MA tak bisa putus sengketa pilpres

Yusril menyatakan, putusan MA yang baru diproses pada 28 Oktober bersifat prospektif. Pasalnya, putusan itu terbit seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Ia menambahkan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur di dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X