JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, tidak dapat membatalkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Hal itu dikarenakan MA tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pilpres. Di sisi lain, kemenangan Jokowi-Ma'ruf telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sebelas perwira tinggi di Mabes Polri. Sembilan di antaranya merupakan komisaris besar yang naik pangkat menjadi brigadir jenderal.
Sedangkan dua lainnya adalah perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal yang dipromosikan menjadi inspektur jenderal.
Keduanya menjadi berita terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya:
1. MA tak bisa putus sengketa pilpres
Yusril menyatakan, putusan MA yang baru diproses pada 28 Oktober bersifat prospektif. Pasalnya, putusan itu terbit seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.
Ia menambahkan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur di dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.
Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan