[POPULER NASIONAL] Putusan MA Tak Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf | 11 Pati Polri Naik Pangkat

Kompas.com - 09/07/2020, 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, tidak dapat membatalkan kemenangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Hal itu dikarenakan MA tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pilpres. Di sisi lain, kemenangan Jokowi-Ma'ruf telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sebelas perwira tinggi di Mabes Polri. Sembilan di antaranya merupakan komisaris besar yang naik pangkat menjadi brigadir jenderal.

Sedangkan dua lainnya adalah perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal yang dipromosikan menjadi inspektur jenderal.

Keduanya menjadi berita terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya:

1. MA tak bisa putus sengketa pilpres

Yusril menyatakan, putusan MA yang baru diproses pada 28 Oktober bersifat prospektif. Pasalnya, putusan itu terbit seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Ia menambahkan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur di dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X