Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Kompas.com - 08/07/2020, 17:09 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, hingga saat ini PKB dan Partai Demokrat sepakat berkoalisi di 30 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu pun berharap kerja sama PKB dan Demokrat dapat makin erat ke depannya.

"Kami sepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang pilkada," kata Cak Imin dalam sebuah siaran langsung dari kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

"Tadi dihitung sudah 30-an dengan Demokrat," lanjut dia.

Baca juga: AHY Akan Temui Cak Imin, Bahas Koalisi Pilkada 2020

Cak Imin mengatakan, PKB dan Demokrat sebenarnya merupakan sahabat lama.

Cak Imin sempat mengenang kala PKB menjadi bagian dari pemerintah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan ayah AHY.

"Partai Demokrat dan PKB adalah dua partai yang sudah lama bekerja sama. Sepuluh tahun di zaman Pak Presiden SBY, kemudian di parlemen sejak Partai Demokrat lahir kami bersama-sama," ujar Cak Imin.

AHY pun mengamini pernyataan Cak Imin.

Menurut AHY, kedua partai memiliki kesamaan pandangan terhadap kerangka bernegara dan berbangsa.

Karena itu, ia berharap koalisi Partai Demokrat dan PKB di sejumlah daerah di Pilkada 2020 makin mempererat hubungan antara keduanya.

"Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya kedua partai," tutur AHY.

Baca juga: Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Ia kemudian menyatakan Partai Demokrat ingin turut serta dalam membangun bangsa.

Meski saat ini Partai Demokrat bukan bagian dari pemerintah, AHY mengatakan partainya sangat ingin berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa khususnya di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya tadi mengatakan bahwa meski Demokrat bukan bagian dari pemerintahan, tapi kami memiliki semangat berkontribusi positif," ujar AHY.

"Diminta atau tidak, kami ingin menghadirkan solusi, termasuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang sangat terdampak Covid-19," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com