Panglima TNI Minta Capaja TNI/Polri Siap Hadapi Ancaman Biologis

Kompas.com - 08/07/2020, 13:47 WIB
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat pelepasan tim evakuasi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal Diamond Princess di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/2/2020). Pemerintah mengevakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess yang kini berada di Yokohama, Jepang, terkait merebaknya virus corona . KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPanglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat pelepasan tim evakuasi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal Diamond Princess di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/2/2020). Pemerintah mengevakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess yang kini berada di Yokohama, Jepang, terkait merebaknya virus corona .

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta calon perwira remaja (Capaja) Taruna dan Taruni TNI/ Polri tidak lengah mengantisipasi ancaman biologis, misalnya penyebaran Covid-19 yang terjadi sekarang ini.

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan pembekalan virtual kepada 750 Capaja Taruna dan Taruni TNI/Polri di Mako Akademi TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2020) pagi.

"Ancaman faktual ini terbukti telah memberikan dampak kerusakan terhadap tatanan dunia dan kemanusiaan. Selama vaksin dan obatnya belum ditemukan, maka kita tidak boleh lengah," ujar Hadi sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2002).

Baca juga: UN Peringatkan Risiko Meningkatnya Wabah Penyakit dari Hewan Liar

"Karena musuh yang kita hadapi saat ini adalah musuh yang tidak kasatmata, tidak mengenal batas negara dan menyerang siapa saja tanpa pandang bulu," lanjut dia.

Untuk itu, Panglima TNI pun mengingatkan para Capaja harus mengikuti perkembangan ancaman biologi, salah satunha pandemi Covid-19.

Hadi menuturkan bahwa angka kematian di dunia yang disebabkan Covid-19 dua kali lipat jumlah korban jiwa akibat perang Vietnam.

Baca juga: Muncul Wabah Pes di China, Warga Mongolia Dilarang Makan Hewan Marmot

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan jutaan orang menjadi pengangguran akibat merosotnya sektor perekonomian.

"Jutaan orang menjadi pengangguran, banyak perusahaan yang gulung tikar, produsen bahan pangan berupaya melindungi kepentingan dalam negeri, dan sebagainya," kata Hadi.

Menurut dia, saat ini kemampuan Indonesia melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Covid-19 semakin besar.

Baca juga: WHO Pastikan Wabah Pes di China Tidak Berisiko Tinggi, Ini Alasannya

Di sisi lain, Hadi menuturkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditujukan untuk menekan penyebaran virus corona.

"Kita lihat bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatan seperti saat sebelum ada pandemi. Tidak ada lagi jaga jarak. Sebagian bahkan merasa tidak lagi perlu menggunakan masker," ujar Hadi.

"Padahal kita ketahui bahwa di negara-negara lain terjadi gelombang kedua Covid-19, yang diantaranya terjadi karena kurang disiplinnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat lockdown dicabut," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X