Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, ekonomi dan pertahanan harus berjalan beriringan sebab keduanya saling berkaitan.

Menurut Meutya, negara yang hanya membangun pertahanan tanpa memikirkan ekonomi tidak akan berjalan baik.

“Salah satu alasan utama runtuhnya Uni-Soviet ialah pembangunan aspek pertahanan tanpa memikirkan aspek ekonomi,” ucap Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, ekonomi yang sehat akan mendukung peningkatan pertahanan sedangkan pertahanan yang lemah dapat mengancam keberadaan negara, dan ini akan menghasilkan konsekuensi negatif yang tinggi bagi ekonomi negara (high economic cost).

Baca juga: KSAU Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara

Di sisi lain, lanjut Meutya, anggaran pertahanan negara merupakan bagian penting dalam diplomasi. Sebab, anggaran ini menjadi cara pandang terhadap negara lain.

“Diplomat pasti menjadikan anggaran menjadi bahan untuk diplomasi dan menjadi cara pandang meskipun banyak cara pandang lain,” kata Meutya.

Ia mengatakan, anggaran pertahanan negara sejak 2014 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan meskipun pernah turun di tahun 2018.

Baca juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

“Pada tahun 2014 sebesar 83 triliun, kemudian selalu naik sampai 2017 sebesar 123 triliun meskipun pada tahun 2018 sempat turun 113 triliun namun kembali naik di tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini sebesar 131 triliun,” katanya.

Berdasarkan data anggaran pertahanan negara, dari 15 negara besar, Amerika dan China yang memimpin. Sedangkan untuk wilayah Asean, Indonesia termasuk memiliki anggaran pertahanan yang besar.

“Indonesia di posisi 3, pertama di ada Singapore, kemudian Thailand," tutur Meutya.