Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemenkumham, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Kompas.com - 07/07/2020, 20:53 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD segera memanggil empat institusi guna menelusuri perkembangan kasus terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang kini masih buron.

"Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Empat institusi yang akan dipanggil adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Adapun pemanggilan Kemendagri bertujuan untuk mempertanyakan perihal kependudukan dari data Djoko Tjandra. Kemudian Polri dan Kejagung pada aspek hukum, serta Kemenkumham terkait keimigrasian.

Baca juga: Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan E-KTP Djoko Tjandra

Mahfud menegaskan, bahwa masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penanganan Djoko Tjandra sehingga tidak memunculkan kecurigaan.

Dia menyatakan, dalam negara demokrasi, masyarakat harus tahu semua prosesnya agar seseorang tidak bisa lari dari pengejaran.

"Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat," tegas Mahfud.

PN Jakarta Selatan sebelumnya memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Baca juga: Soal Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Dugaan Malaadministrasi ke Ombudsman

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Djoko pun diketahui telah mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun, dalam sidang perdana yang dilangsungkan pada 29 Juni lalu, ia tak hadir dengan alasan sakit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan RB Ungkap Kriteria ASN yang Akan Dipindahkan ke IKN

Menpan RB Ungkap Kriteria ASN yang Akan Dipindahkan ke IKN

Nasional
Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis

Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Ganjar Usul DPR Ajukan Angket Kecurangan Pemilu, Begini Tanggapan KPU

Ganjar Usul DPR Ajukan Angket Kecurangan Pemilu, Begini Tanggapan KPU

Nasional
Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Nasional
Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Nasional
Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Nasional
Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Nasional
SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

Nasional
Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Nasional
Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Nasional
Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Nasional
Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Nasional
KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

Nasional
Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Nasional
Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com