Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Kompas.com - 07/07/2020, 21:22 WIB
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengaku, pihaknya bakal memaksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran di Pilkada 2020.

Menurut Afif, pencegahan pelanggaran Pilkada begitu penting apalagi dalam situasi pandemi Covid-19.

"Karena situasinya (Pilkada) dilakukan di masa sulit, maka kerja-kerja ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan dan fungsi pencegahan menjadi relevan untuk kita kedepankan. Sebagaimana prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati," kata Afif melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Afif mengatakan, agar fungsi pencegahan berjalan maksimal, Bawaslu di daerah harus menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berpotensi jadi pelanggaran ke masyarakat.

Baca juga: Bawaslu Susun Peta Kerawanan Pelanggaran Pilkada pada Masa Covid-19

Jangan sampai, masyarakat atau peserta Pilkada tak paham bahwa tindakan mereka berpotensi melanggar aturan.

"Kita dapat memberikan informasi lebih awal kepada jajaran kita akan potensi yang menjadi pelanggaran untuk bisa dihindari maka harapan kami pencegahan itu bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Menurut Afif, jika upaya pencegahan dan pendidikan terkait potensi pelanggaran sudah dilakukan secara maksimal, penindakan juga tidak boleh dilakukan dengan setengah-setengah.

Afif menyebut, dalam melakukan penindakan, jajaran Bawaslu harus mengutamakan keadilan dalam konteks pemilu. Penindakan dalam wujud tindak pidana, kata Afif, harus menjadi pilihan terakhir.

Baca juga: Bawaslu Sebut Praktik Politik Uang Sulit Dibuktikan karena Saksi Minim

"Penindakan dalam konteks pidana tentu pilihan paling akhir dari upaya kita dari apa yang disebut dengan keadilan pemilu," ujar Afif.

"Tetapi sejatinya kita bisa mengimbangi dengan pencegahan yang maksimal, agar orang-orang mengetahui apa saja yang melanggar dan tidak," katanya lagi.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X