Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR: Pendanaan Kendala Utama Pembangunan Tol Trans-Sumatera

Kompas.com - 07/07/2020, 15:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kendala utama dalam membangun tol Trans-Sumatera ialah pendanaan.

Hal itu disampaikan Basuki seusai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

“Kendalanya hanya satu, pendanaan,” ungkap Basuki.

Ia menambahkan, tol Trans-Sumatera akan membentang sejauh 2.878 kilometer.

Baca juga: Dapat Suntikan Rp 7,5 Triliun, Hutama Karya Akan Bangun 2 Ruas Tol di Trans-Sumatera

Jarak itu terdiri dari tol utama yang membentang dari Bakauheni, Lampung, hingga ke Banda Aceh. Jalan tol utama tersebut memiliki panjang 1.970 kilometer.

Kendati demikian, dibutuhkan pula jalan tol yang menghubungkan kota-kota selainnya ke jalan tol utama.

Hal itu disebabkan tidak semua kota besar di Sumatera dilalui jalan tol utama tersebut.

Jalan tol tambahan itu terdiri dari ruas tol Bengkulu-Palembang, Padang-Pekanbaru, dan Sibolga-Medan.

Untuk saat ini, pemerintah masih memfokuskan pembangunan jalan tol utama dari Bakauheni ke Banda Aceh.

Baca juga: Hutama Karya Butuh Rp 51 Triliun untuk Bangun 771 Km Tol Trans-Sumatera

Basuki menambahkan, saat ini sepanjang 393 kilometer ruas tol Trans-Sumatera telah beroperasi dan sepanjang 1.194 kilometer masih dalam tahap pembangunan konstruksi. Targetnya semua selesai pada 2024.

“Jadi dibutuhkan anggaran seluruhnya Rp 500 triliun. Itu termasuk yang sudah operasi tadi. Ada komitmen dari perbankan Rp 72,2 triliun. Dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun. dan PMN kepada Hutama Karya yang ditugaskan sebesar Rp 19,6 triliun. Total jadi ada Rp 113 triliun yang committed," kata Basuki.

Baca juga: Bangun Tol Trans-Sumatera, Hutama Karya Baru Bebas dari Suntikan Dana di 2035

“Itu sudah termasuk yang sudah beroperasi tadi sepanjang 393 kilometer, sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya mencari terobosan untuk membiayai proyek tol Trans-Sumatera agar tak membebani anggaran negara.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi menjelaskan, jalan tol Trans-Sumatera yang akan membentang dari Lampung hingga Aceh ini membutuhkan investasi sebesar Rp 476 triliun.

Namun, dari total investasi itu, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas sampai 2024 mendatang.

"Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya, juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com