KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Madya Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto mengatakan, banyak masyarakat difabel yang belum mendapatkan bantuan pemerintah di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu dikatakan Sunarman dalam acara diskusi online bertajuk 'Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

"Banyak laporan yang masuk ke KSP, teman-teman difabel karena tidak masuk data (penerima bantuan)," kata Sunarman.

Baca juga: Pakar Difabel UNS: Begini Pembelajaran di Rumah bagi ABK Saat Wabah Covid-19

"Tidak mendapat bantuan, tidak tau harus advokasi kemana, ada hambatan mobilitas, ada hambatan komunikasi," sambung dia.

Sunarman mengatakan, kondisi tersebut membuat kaum difabel menemui kesulitan ekonomi di masa pandemi.

Sehingga, banyak dari mereka yang berusaha menghidupi keluarganya dengan menjual aset atau benda yang biasa digunakan untuk bekerja.

Baca juga: 70 Persen Penyandang Disabilitas Belum Pahami Protokol Kesehatan Covid-19

"Misalnya mesin jahit, seharusnya itu menjadi alat produksi, malah terpaksa dijual karena situasi dan kondisinya sebagai dampak covid ini belum terakomodir," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah diharapkan tidak melupakan masyarakat penyandang disabilitas di dalam upaya penanganan Covid-19.

Pasalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka termasuk kelompok masyarakat yang paling terdampak baik dari aspek kesehatan maupun perekonomian di tengah pandemi ini.

Baca juga: Kementerian PPPA Berikan Bantuan ke Lansia Hingga Anak Disabilitas

"Kalau bicara dampak Covid-19 ini, sering kali orang melupakan bahwa ada yang paling terdampak dibandingkan kita. Kita semua susah, betul. Karyawan susah, pengusaha susah, tapi ada yang paling susah dari pada kita yaitu teman-teman disabilitas," kata Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur Pinky Saptandari dalam diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).

Sebagai contoh, para penyandang tuna netra yang memiliki pekerjaan utama sebagai pemijat.

Sudah dua bulan terakhir mereka berhenti bekerja karena adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Demikian halnya dengan masyarakat difabel yang bekerja di industri perbengkelan.

PSBB yang diterapkan pemerintah menyebabkan masyarakat pada umumnya menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana termasuk memperbaiki kendaraan mereka.

"Info dari teman yang kerja bengkel yang biasa membantu teman-teman yang menggunakan kendaraan roda tiga itu, kondisinya sudah harus sampai meloakan barang-barang," ujar dia.