Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/07/2020, 15:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbatasnya akses informasi terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas. Akibatnya, anak sulit memahami protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan berisiko tinggi tertular virus corona.

Protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 antara lain, menjaga jarak, penggunaan masker di ruang publik dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun.

"Itu (terbatasnya informasi) membuat anak cenderung tidak dapat mengikuti rekomendasi protokol kesehatan," ujar Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ciput Eka Purwianti, dalam diskusi daring, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: 70 Persen Penyandang Disabilitas Belum Pahami Protokol Kesehatan Covid-19

Berdasarkan kajian cepat Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons Covid-19 pada April 2020, ditemukan sebanyak 70 persen penyandang disabilitas tak memahami soal protokol kesehatan dan informasi terkait Covid-19.

Mereka sudah mendapatkan seluruh informasi itu tetapi tidak memahaminya dengan seksama.

"Hanya 30 persen yang paham (informasi soal Covid-19), sedangkan 70 persen belum bisa memahamai protokol kesehatan," kata Eka.

Baca juga: Anak Penyandang Disabilitas Perlu Penanganan Khusus agar Terhindar dari Covid-19

Masalah berikutnya adalah soal keterbatasan dalam hal pelayanan kesehatan. Eka mengatakan, banyak anak penyandang disabilitas tak mendapat pengobatan rutin.

Contohnya, anak penyandang disabilitas yang tengah menjalankan terapi dalam proses rehabilitasi.

Terapi sedianya harus berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Namun akibat pandemi Covid-19, pelayanan itu terhenti.

"Terhambatnya perkembangan karena penutupan layanan tumbuh-kembang anak, sehingga kemandirian anak dapat menurun. Itu juga meningkatkan kerentanan," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas di Rumah Jadi Kendala Keluarga yang Ekonominya Terganggu Covid-19

Selain itu, perubahan rutinitas keseharian yang dapat menyebabkan emosi anak terganggu atau tantrum pada anak penyandang disabilitas spektrum autisme juga menjadi persoalan.

Termasuk soal dampak ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com