Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Kompas.com - 05/07/2020, 19:48 WIB
Ilustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung,  di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAIlustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil mengaku kecewa terhadap kinerja DPR.

Kekecewaan itu muncul sehubungan akan ditariknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

"Masyarakat sipil yang selama ini mengawal advokasi RUU PKS, sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas," ujar perwakilan jaringan masyarakat sipil, Veni Siregar dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Veni mengungkapkan, pihaknya mencatat bahwa sejak Maret 2020, Komisi VIII DPR telah menyerahkan RUU tersebut kepada Badan Legislasi (Baleh) DPR.

Alasannya adalah adanya beban penyelesaian agenda rancangan yang cukup sulit untuk dipenuhi.

Namun pada saat itu, Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020. Sehingga, status RUU PKS sampai saat ini masih menjadi usulan Komisi VIII.

Veni menilai, saat ini terjadi ketidakjelasan status RUU PKS di parlemen.

Sejak ditetapkan sebagai proglenas prioritas 2020, sampai Juli 2020 ini, belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pengusul RUU itu.

Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan kebingungan publik. Terutama mengenai posisi kebijakan yang sebelumnya diharapkan untuk melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya.

Dia menyatakan, ketidakjelasan status dan tidak transparannya proses di DPR sangat menyulitkan masyarakat dalam mengawal RUU tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
'Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban...'

"Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban..."

Nasional
BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

Nasional
Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Nasional
KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

Nasional
Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Nasional
KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

Nasional
DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

Nasional
Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Nasional
Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Nasional
Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Sekarang, Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak Bisa Lewat Call Center SAPA 129

Sekarang, Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak Bisa Lewat Call Center SAPA 129

Nasional
Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X