Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Kompas.com - 04/07/2020, 16:12 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan adanya tambahan 1.447 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Namun, Yurianto menegaskan tak semua pasien tersebut dirawat di rumah sakit.

"Penambahan 1.447 kasus baru ini tidak dimaknai seluruhnya masuk rumah sakit," kata Yuri dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Yurianto menyebut, tak semua orang pasien Covid-19 itu memiliki gejala klinis berat sehingga mengharuskan mereka dirawat di rumah sakit.

Kebanyakan justru mengalami gejala klinis ringan.

Oleh karena itu, mereka yang memiliki gejala ringan hanya diminta untuk melakukan isolasi mandiri sampai nantinya dinyatakan sembuh.

Baca juga: Misteri Covid-19: Banyak Pasien Positif Tidak Menunjukkan Gejala

"Kita memberikan arahan untuk isolasi mandiri. Ini lah yang jadi penting karena kepatuhan dan kedisiplinan isolasi akan sangat berpengaruh terhadap penularan kasus baru," kata dia.

Yuri pun menyebut saat ini kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 masih sangat besar.

"Tingkat penggunaan tempat tidur di RS untuk Covid-19 hanya terisi 53,50 persen. Artinya kita kurang lebih masih punya separuh kapasitas tempat tidur yang belum diisi," ucapnya.

Adapun total kasus Covid-19 sampai Sabtu hari ini yakni 62.142.

Dari jumlah itu, 28.219 orang dinyatakan sembuh setelah dua kali dites ulang dan hasilnya negatif. Sementara, 3.089 lainnya meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com