Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tak melupakan problem kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meskipun tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan melupakan penanganan terhadap ancaman karhutla di tengah fokus pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19. Terlebih lagi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Oktober," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Apalagi, lanjut Bambang, saat ini tujuh provinsi di Indonesia saat ini terindikasi rawan terjadi karhutla.

Ketujuh provinsi itu yakni Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meningkatkan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya Karhutla, khususnya di tujuh provinsi yang rawan tersebut.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menggencarkan modifikasi cuaca. Karenanya, ia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kondisi cuaca terbaru

Dengan demikian dapat dilakukan prediksi pergerakan potensi terjadinya karhutla agar rekayasa teknologi dapat dilakukan secara tepat. Ia juga meminta pemerintah ke depannya mencari solusi permanen untuk mengatasi karhutla.

"Pemerintah agar mencari solusi permanen dan jangka panjang dari permasalahan ancaman Karhutla yang sering terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," papar Bambang.

"Dikarenakan solusi tidak cukup hanya mengendalikan operasional dan analisis cuaca dari BMKG saja, namun perlu pengelolaan yang lebih matang, termasuk pengelolaan gambut yang sudah terbentuk sebelumnya," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia memasuki fase kritis kebakaran hutan dan lahan kedua yang dimulai pada Juni hingga September.

Ia mengklaim Indonesia sudah melewati fase kritis karhutla pertama di wilayah yang banyak titik apinya pada Maret hingga April.

"Kalau kita pelajari perilaku hotspot-nya (titik api), maka sebetulnya di Riau itu, di Sumatera bagian utara, Riau, Aceh, Sumut ada dua fase krisis," kata Siti usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

"Fase pertama di bulan Maret-April, fase keduanya masuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya yang nanti puncaknya bulan September atau Agustus akhir," ujar dia.

Baca juga: Antisipasi Karhutla, BMKG Sudah Petakan Area Rawan

Untuk mengantisipasi karhutla di fase krisis kedua, ia mengatakan bakal mengulang modifikasi cuaca yang dilakukan pada fase krisis pertama.

Modifikasi cuaca akan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan TNI AU.

Modifikasi cuaca nantinya berupaya menurunkan hujan di wilayah gambut agar lahan tetap basah dan terhindar dari potensi terbakar.

"Jadi awannya direkayasa, diinduksi sehingga awannya punya banyak air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh dan itu akhirnya membasahi gambut," ujar dia.

"Kemudian memberi air ke embung-embung yang dibangun dan nanti setelah yang kita lalui di Riau, itu ternyata dia basah gambutnya sehingga dia enggak dapat asap-asap itu," kata Siti.