Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Kompas.com - 02/07/2020, 15:59 WIB
Petugas gabungan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (19/1/2020). KOMPAS.COM/IDONPetugas gabungan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (19/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, salah satu penyebab kebakaran lahan dan hutan (karhutla) adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Kita paham di desa yang sulit itu mereka untuk membuka lahan dua hektare yang paling gampang dengan (cara) dibakar," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Kamis (2/7/2020).

"Perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah, artinya dibantu oleh pemerintah," lanjut dia.

Baca juga: Mahfud: Sejak Jokowi Pimpin Langsung, Hampir Tak Ada Protes soal Kebakaran Hutan

Dia menyebut setidaknya ada empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk mencegah kebakaran hutan.

Pertama, melakukan optimalisasi dana desa.

Tito mendorong daerah yang memiliki potensi atau kerawanan kebakaran hutan untuk dapat menggunakan dana desa.

"Di desa yang berada di Sumatera bagian timur dan Kalimantan yang kita identifikasi rawan terbakar, kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya untuk membuat desa mandiri bebas karhutla," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Tiap Daerah Gunakan Teknologi Antisipasi Kebakaran Hutan

Kedua, memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD yang bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak.

Ketiga, memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Saya kira perlu juga didorong agar, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar," kata Men

Keempat, melakukan kerja sama dengan swasta.

Baca juga: Upaya Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19...

Sebab, menurutnya banyak perusahaan besar yang terganggu dengan karhutla.

Tak hanya itu, menurutnya Tito ada potensi pos anggaran lain dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla.

Contohnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X