Kompas.com - 02/07/2020, 09:33 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri baru saja merayakan HUT Bhayangkara ke-74 yang diperingati setiap 1 Juli.

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.

Peraturan itu menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah, menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada presiden.

Acara yang biasanya dihadiri ribuan orang kini digelar berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Upacara dilakukan secara virtual dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Dalam peringatan HUT Bhayangkara tahun ini, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengakui institusinya masih memiliki sejumlah kekurangan.

Namun, ia berjanji akan terus memperbaiki kekurangan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Saat Panglima TNI Beri Kejutan ke Kapolri pada HUT Ke-74 Bhayangkara

"Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di tubuh Polri,” kata Idham selepas acara syukuran HUT Bhayangkara ke-74 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

“Itu terus menjadi PR yang akan kita benahi sehingga ke depannya Polri semakin dicintai masyarakat," sambungnya.

Mantan Kabareskrim itu sekaligus meminta maaf kepada publik bila pelayanan Korps Bhayangkara belum memuaskan.

Kendati demikian, ia mengklaim, setiap anggota kepolisian ingin memberikan pengabdiannya yang terbaik.

Guyonan Kapolri

Saat memberikan sambutan di acara syukuran, Idham sempat melontarkan guyonan dan menyebut dirinya kurang pintar meski menjadi pimpinan di insitusi tersebut.

Selorohan itu berawal ketika Idham menyinggung tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini, yakni "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif".

Idham mengatakan, tema tersebut mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak.

"Terus saya bilang, sudah bagus itu dikasih tema," celoteh Idham.

Idham kemudian membongkar sosok di balik ide tema tersebut, yakni Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Meski demikian, tema itu dirasa Idham sudah sesuai dengan apa yang sedang dan akan dilakukan Polri ke depan.

Kemudian, Idham menyinggung perihal program pembagian beras yang dilakukan personelnya di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca juga: Jenderal Idham Azis: Saya Agak-agak Goblok Jadi Kapolri...

Idham mengucapkan terima kasih kepada Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang telah mencetuskan program tersebut.

Pada saat itulah, Idham melontarkan guyonan soal dirinya sendiri.

"Yang konsep itu Pak Wakapolri. Saya kan agak-agak goblok jadi Kapolri, cuma Kapolri saja goblok. Biarpun saya goblok saja (jadi) Kapolri, gimana kalau saya pinter? Gitu ya kan?" ucap Idham yang disambut tawa para hadirin.

Di hadapan jajarannya, Idham sempat mengingatkan agar menjaga kekompakan di internal Polri.

Hal itu disebutkan Idham saat menyinggung soal bursa calon penggantinya sebagai Kapolri.

"Jangan SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang, itu singkatan SMS," ucap Idham.

"Gantungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa nanti di antara rekan-rekan, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memimpin Polri ini,” kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Idham mengingatkan hal tersebut sejak dini untuk mencegah berkembangnya isu liar mengenai calon penggantinya.

Menurutnya, situasi internal akan semakin panas jelang pemilihan penerusnya.

"Semakin ke depan nanti semakin tajam, ini baru Juli, Agustus, nanti (bulan) ber ber ber itu sudah mulai makin tajam," ucapnya.

"Kalau kayak lagunya Bimbo itu, 'Tajam Tak Bertepi'," kata Idham Azis.

Instruksi Jokowi

Sementara itu, di HUT Bhayangkara, Polri mendapat perintah khusus dari Presiden Jokowi. 

Saat memberikan amanat upacara, Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi bagi Korps Bhayangkara.

Salah satunya agar Polri waspada jelang Pilkada 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Turun ke Desa, Disiplinkan Pelaksanaan Protokol Kesehatan

"Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember," kata Jokowi.

Kepala Negara menekankan bahwa Pilkada 2020 memiliki tantangan yang berbeda karena berbarengan dengan pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Polri diminta memastikan seluruh tahapan pilkada menerapkan protokol kesehatan.

Jokowi juga sempat menyinggung soal pengawasan dan penindakan terhadap dugaan korupsi dana penanganan Covid-19.

Pasalnya, anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia cukup besar, yakni mencapai Rp 695,2 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Waspada Jelang Pilkada Serentak 2020

Polri pun diminta menindak tegas oknum yang main-main dengan anggaran tersebut.

“Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea (niat jahat), ya harus ditindak. Silakan digigit saja,” tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Polri mendisiplinkan protokol kesehatan hingga ke desa, penegakan hukum terkait pandemi secara persuasif tetapi tegas, serta menindak tegas pembakar hutan.

Kritik

Bertepatan dengan momen HUT Bhayangkara, kekurangan di institusi kepolisian disoroti sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyoroti kasus kekerasan oleh polisi.

Berdasarkan pemantauan dan keterangan pihak Mabes Polri yang diperoleh dari permohonan informasi publik, Kontras mengungkapkan tidak ada kasus kekerasan dengan terduga pelaku anggota kepolisian yang berakhir di meja hijau dalam satu tahun terakhir.

Baca juga: Kontras: Tak Ada Kasus Kekerasan oleh Polisi yang Tuntas di Meja Hijau dalam Setahun Terakhir

“Dalam satu tahun terakhir tidak ada kasus kekerasan oleh anggota kepolisian yang dituntaskan melalui mekanisme pengadilan pidana,” ujar Kepala Biro Riset Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar dalam laporan yang diakses pada Rabu (1/7/2020).

Isu-isu seperti penggunaan senjata api, kekerasan seputar isu Papua, serta penempatan anggota Polri di jabatan sipil juga menjadi perhatian Kontras.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut membeberkan masalah pada kinerja Polri selama 2019-2020.

Misalnya terkait penanganan pelaporan dugaan tindak pidana penodaan agama, keterlibatan personel Polri dalam konflik lahan dan perampasan tanah rakyat.

Baca juga: Rapor Merah Polri dari YLBHI dan Permintaan Maaf Jenderal Idham

Kemudian, YLBHI juga mencatat tingginya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian hingga keterlibatan Polri dalam praktik-praktik otoritarianisme pemerintah.

Atas persoalan-persoalan tersebut, YLBHI pun meminta Presiden Joko Widodo melakukan kontrol terhadap kinerja Polri sehubungan dengan banyaknya pelanggaran dari korps baju cokelat tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.