Guyonan Kapolri di HUT Bhayangkara: Bicara Goblok hingga Calon Pengganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri baru saja merayakan HUT Bhayangkara ke-74 yang diperingati setiap 1 Juli.

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.

Peraturan itu menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah, menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada presiden.

Acara yang biasanya dihadiri ribuan orang kini digelar berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Upacara dilakukan secara virtual dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Dalam peringatan HUT Bhayangkara tahun ini, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengakui institusinya masih memiliki sejumlah kekurangan.

Namun, ia berjanji akan terus memperbaiki kekurangan tersebut.

Baca juga: Saat Panglima TNI Beri Kejutan ke Kapolri pada HUT Ke-74 Bhayangkara

"Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di tubuh Polri,” kata Idham selepas acara syukuran HUT Bhayangkara ke-74 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

“Itu terus menjadi PR yang akan kita benahi sehingga ke depannya Polri semakin dicintai masyarakat," sambungnya.

Mantan Kabareskrim itu sekaligus meminta maaf kepada publik bila pelayanan Korps Bhayangkara belum memuaskan.

Kendati demikian, ia mengklaim, setiap anggota kepolisian ingin memberikan pengabdiannya yang terbaik.

Guyonan Kapolri

Saat memberikan sambutan di acara syukuran, Idham sempat melontarkan guyonan dan menyebut dirinya kurang pintar meski menjadi pimpinan di insitusi tersebut.

Selorohan itu berawal ketika Idham menyinggung tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini, yakni "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif".

Idham mengatakan, tema tersebut mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak.

"Terus saya bilang, sudah bagus itu dikasih tema," celoteh Idham.

Idham kemudian membongkar sosok di balik ide tema tersebut, yakni Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Meski demikian, tema itu dirasa Idham sudah sesuai dengan apa yang sedang dan akan dilakukan Polri ke depan.

Kemudian, Idham menyinggung perihal program pembagian beras yang dilakukan personelnya di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca juga: Jenderal Idham Azis: Saya Agak-agak Goblok Jadi Kapolri...

Idham mengucapkan terima kasih kepada Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang telah mencetuskan program tersebut.

Pada saat itulah, Idham melontarkan guyonan soal dirinya sendiri.

"Yang konsep itu Pak Wakapolri. Saya kan agak-agak goblok jadi Kapolri, cuma Kapolri saja goblok. Biarpun saya goblok saja (jadi) Kapolri, gimana kalau saya pinter? Gitu ya kan?" ucap Idham yang disambut tawa para hadirin.

Di hadapan jajarannya, Idham sempat mengingatkan agar menjaga kekompakan di internal Polri.

Hal itu disebutkan Idham saat menyinggung soal bursa calon penggantinya sebagai Kapolri.

"Jangan SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang, itu singkatan SMS," ucap Idham.

"Gantungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa nanti di antara rekan-rekan, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memimpin Polri ini,” kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Idham mengingatkan hal tersebut sejak dini untuk mencegah berkembangnya isu liar mengenai calon penggantinya.

Menurutnya, situasi internal akan semakin panas jelang pemilihan penerusnya.

"Semakin ke depan nanti semakin tajam, ini baru Juli, Agustus, nanti (bulan) ber ber ber itu sudah mulai makin tajam," ucapnya.

"Kalau kayak lagunya Bimbo itu, 'Tajam Tak Bertepi'," kata Idham Azis.

Instruksi Jokowi

Sementara itu, di HUT Bhayangkara, Polri mendapat perintah khusus dari Presiden Jokowi. 

Saat memberikan amanat upacara, Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi bagi Korps Bhayangkara.

Salah satunya agar Polri waspada jelang Pilkada 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Turun ke Desa, Disiplinkan Pelaksanaan Protokol Kesehatan

"Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember," kata Jokowi.

Kepala Negara menekankan bahwa Pilkada 2020 memiliki tantangan yang berbeda karena berbarengan dengan pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Polri diminta memastikan seluruh tahapan pilkada menerapkan protokol kesehatan.

Jokowi juga sempat menyinggung soal pengawasan dan penindakan terhadap dugaan korupsi dana penanganan Covid-19.

Pasalnya, anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia cukup besar, yakni mencapai Rp 695,2 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Waspada Jelang Pilkada Serentak 2020

Polri pun diminta menindak tegas oknum yang main-main dengan anggaran tersebut.

“Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea (niat jahat), ya harus ditindak. Silakan digigit saja,” tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Polri mendisiplinkan protokol kesehatan hingga ke desa, penegakan hukum terkait pandemi secara persuasif tetapi tegas, serta menindak tegas pembakar hutan.

Kritik

Bertepatan dengan momen HUT Bhayangkara, kekurangan di institusi kepolisian disoroti sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyoroti kasus kekerasan oleh polisi.

Berdasarkan pemantauan dan keterangan pihak Mabes Polri yang diperoleh dari permohonan informasi publik, Kontras mengungkapkan tidak ada kasus kekerasan dengan terduga pelaku anggota kepolisian yang berakhir di meja hijau dalam satu tahun terakhir.

Baca juga: Kontras: Tak Ada Kasus Kekerasan oleh Polisi yang Tuntas di Meja Hijau dalam Setahun Terakhir

“Dalam satu tahun terakhir tidak ada kasus kekerasan oleh anggota kepolisian yang dituntaskan melalui mekanisme pengadilan pidana,” ujar Kepala Biro Riset Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar dalam laporan yang diakses pada Rabu (1/7/2020).

Isu-isu seperti penggunaan senjata api, kekerasan seputar isu Papua, serta penempatan anggota Polri di jabatan sipil juga menjadi perhatian Kontras.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut membeberkan masalah pada kinerja Polri selama 2019-2020.

Misalnya terkait penanganan pelaporan dugaan tindak pidana penodaan agama, keterlibatan personel Polri dalam konflik lahan dan perampasan tanah rakyat.

Baca juga: Rapor Merah Polri dari YLBHI dan Permintaan Maaf Jenderal Idham

Kemudian, YLBHI juga mencatat tingginya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian hingga keterlibatan Polri dalam praktik-praktik otoritarianisme pemerintah.

Atas persoalan-persoalan tersebut, YLBHI pun meminta Presiden Joko Widodo melakukan kontrol terhadap kinerja Polri sehubungan dengan banyaknya pelanggaran dari korps baju cokelat tersebut.