Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Epidemiologi: Butuh Usaha Besar demi Capai 'Positivity Rate' Standar WHO

Kompas.com - 01/07/2020, 13:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Dewi Nur Aisyah mengatakan, dibutuhkan usaha yang besar untuk mendorong agar positivity rate (kasus positif Covid-19) di Indonesia berada di bawah lima persen.

Positivity rate sebesar lima persen itu merupakan standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

"Standar WHO, (positivity rate) itu lima persen dan untuk mencapai itu tentu butuh usaha besar," ujar Dewi dalam siaran pers di BNPB, Rabu (1/7/2020).

Saat ini, positivity rate Covid-19 di Indonesia mencapai 12 persen.

Baca juga: WHO Kirim Tim Kedua ke China untuk Penyelidikan Asal Virus Corona

Angka itu didapat berdasarkan penghitungan kasus positif Covid-19 di dalam sepekan, yakni dengan membagi jumlah kasus positif yang ditemukan dengan jumlah orang yang diperiksa.

Hingga 28 Juni 2020, terdapat 8.277 kasus positif Covid-19 dalam satu pekan.

Dari jumlah tersebut, per hari kasus yang terkonfirmasi positif adalah lebih dari 1.000.

"Tapi orang yang diperiksa mencapai 55.000, kalau 8.000 dibagi 55.000, positivity rate- nya ternyata 12 persen," kata dia.

Baca juga: WHO soal Pandemi Virus Corona: Situasi Buruk Ini Belum Akan Berakhir

Angka 12 persen itu menurun dari sebelumnya 13 persen pada pertengahan Mei 2020.

Saat itu, terdapat 3.448 orang positif Covid-19 dalam waktu satu pekan atau kurang lebih dalam satu hari ada 400 hingga 500 yang terkonfirmasi positif.

Sementara, orang yang diperiksa ada sekitar 26.000 sehingga apabila 3.000 orang positif dibagi jumlah tersebut, maka ditemukan angka positif 13 persen.

Namun, kata Dewi, angka positivity rate secara nasional itu akan berbeda apabila lebih dirinci lagi per wilayah kabupaten/kota.

Baca juga: Kadinkes Klaim Positivity Rate di Jakarta 4,99 Persen dalam Sepekan Terakhir, Begini Faktanya

"Di Indonesia, angka nasional 12 persen, tapi kabupaten/kotanya berbeda-beda," kata dia.

Ia menjelaskan, semakin besar jumlah tes yang dilakukan, maka angka positivity rate-nya akan semakin rendah.

Hal tersebut akan berbeda apabila yang diperiksa hanya orang-orang sakit saja, maka angka positifnya pasti akan lebih tinggi.

"Kalau positifnya turun, artinya kami mulai periksa orang-orang yang tidak punya gejala, orang-orang yang mungkin risikonya lebih kecil, maka angka positifnya aka lebih rendah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com