Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Sebut Imbauan WHO Tak Bisa Diikuti Mentah-mentah

Kompas.com - 29/06/2020, 16:08 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait virus corona (Covid-19) tidak selalu sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap rekomendasi perlu dikaji dulu dan tak langsung diikuti mentah-mentah.

"Pemberitahuan dari WHO perlu kita kaji sesuai kondisi di negara kita. Kalau kita ikuti mentah-mentah, dampaknya kita pasti akan terjadi penularan yang lebih banyak lagi," kata Doni usai rapat terbatas di Istana, Senin (29/6/2020).

Hal ini disampaikan Doni menanggapi adanya imbauan baru WHO bahwa tidak diperlukan tes dua kali untuk menyatakan pasien sembuh dari Covid-19.

Baca juga: Mengenal 2 Kandidat Terkuat Vaksin Virus Corona Versi WHO dari Astrazeneca dan Moderna

Menurut Doni, harus dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan imbauan WHO tersebut.

Terlebih lagi, menurut dia, pernyataan WHO sering berubah-ubah. Salah satunya soal orang tanpa gejala (OTG) yang disebut memiliki risiko penularan yang kecil.

"Oleh WHO pernah dimuat mungkin dua minggu yang lalu. Kita sudah diskusi, apa enggak salah nih WHO. Ternyata benar diralat lagi sama WHO. WHO berubah-ubah terus," kata dia.

Doni pun menilai akan sangat berbahaya apabila pernyataan WHO itu langsung diikuti mentah-mentah.

Sebab, jumlah OTG di Indonesia sangat besar, mencapai antara 70 persen hingga mendekati 90 persen. Mereka bisa menjadi pembawa virus bagi kelompok rentan.

"Mereka (OTG) ini tidak apa-apa, tapi menjadi sangat berisiko ketika dia menyentuh orang tua dan orang dengan penyakit komorbid," kata dia.

Baca juga: Dua Kandidat Vaksin Corona Terdepan Versi WHO, Apa Saja?

Doni sekaligus kembali mengingatkan agar kelompok masyarakat itu berhati-hati melakukan kegiatan di luar rumah.

Selain itu, para pimpinan perusahaan atau pejabat negara harus mengetahui kondisi kesehatan karyawan atau jajarannya.

Mereka yang memiliki penyakit penyerta diimbau untuk tidak diberi kesempatan bekerja dari kantor.

"Apabila ini dilakukan, kita bisa mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini bisa selamat," kata Doni Monardo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com