Soal Ancaman Reshuffle, Moeldoko: Jangan Sampai Itu Digunakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengibaratkan ancaman reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai rencana cadangan. Ia mengatakan, sebisa mungkin hal itu tak terjadi.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, dalam kemiliteran, tindakan pertama yang dilakukan oleh seorang komandan dalam menghadapi situasi krisis adalah hadir di lapangan.

Hal itu, menurut Moeldoko, sudah dibuktikan dengan kehadiran Jokowi di Surabaya sebagai daerah berstatus zona merah Covid-19.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

"Kedua kerahkan senjata bantuan. Bansos itu bantuan. Dikerahkan agar solusi krisis. Ketiga kerahkan kekuatan cadangan, saat-saat terakhir, karena ketika situasi cadangan dikeluarkan, maka situasi mulai sangat jelek. Jangan sampai gunakan ini," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Memang Presiden katakan akan ambil risiko, reputasi politik akan saya pertaruhkan. Maknanya Presiden ambil langkah contoh untuk bawahan," tutur dia.

Moeldoko pun menyebut Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras di masa krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri.

Oleh karena itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu, Jokowi kembali memberi peringatan yang lebih keras kepada jajaran menterinya. Bahkan, nada bicara Jokowi meninggi saat memberi arahan.

"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan ke sekian kali. Maka penekanan kali ini lebih keras dari sebelumnya," kata Moeldoko.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

Menurut Moeldoko, Jokowi ingin para menterinya memiliki semangat yang sama dalam mengatasi pandemi virus corona.

Sebab, diperlukan kerja yang luar biasa dalam menghadapi kondisi negara saat krisis akibat pandemi.

"Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa. Penanganan yang tidak cukup biasa-biasa, linear. Tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," ucap Moeldoko.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik

Hal itu terungkap dalam video yang ditayangkan akun youtube Selretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," lanjut Jokowi.