"Indonesia Sustainable Palm Oil" dan Legalitas Sawit Rakyat

Kompas.com - 26/06/2020, 19:12 WIB
Ilustrasi kebun sawit KOMPAS.com/ALEK KURNIAWANIlustrasi kebun sawit

Oleh Irfan Bakhtiar*

PEMBANGUNAN perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia kini memasuki babak baru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Terlepas dari berbagai kritik dari kalangan LSM tentang lemahnya komitmen terladap isu HAM dan deforestasi, “ISPO Baru” ini adalah penegasan (kembali) tekad pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah sedang berupaya keras untuk menyelesaikan aturan – aturan pelaksanaan Perpres tersebut, untuk memastikan “ISPO Baru” segera berjalan.

Satu hal yang menjadi diskusi hangat di kalangan perkelapasawitan adalah cakupan “ISPO Baru” ini, yaitu mewajibkannya bagi semua pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan, atau pekebun.

Baca juga: Referendum Tolak Kelapa Sawit Indonesia Masuk Mahkamah Konstitusi Swiss

Meskipun, untuk pekebun, pemberlakuannya diberi tenggang waktu lima tahun, sampai dengan 2025. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah pekebun swadaya akan dapat memenuhi prasyarat ISPO dengan berbagai tantangan yang dimiliki?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kesiapan pekebun swadaya

Kebun-kebun sawit swadaya berhadapan dengan kompleksitas persoalan legalitas lahan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekitar 36 persen lebih dari total luas kebun sawit swadaya beroperasi secara illegal, karena berada di dalam kawasan hutan.

Sementara itu, sisanya, sekitar 64 persen kebun-kebun lain yang berada di luar kawasan hutan, juga belum sepenuhnya bisa dikatakan legal, karena tidak terjamin kesesuaiannya dengan tata ruang yang berlaku, dan tidak terjamin pula kalau kebun itu bebas dari konflik dan tumpang susun dengan penggunaan lain (Auriga, 2019; Bakhtiar et al, 2019).

Rata-rata kebun terebut juga tidak didukung dengan dokumen kepemilikan lahan yang memadai, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) (Jelsma et al, 2017).

Berangkat dari hal itu, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tingkat kesiapan para pekebun sawit swadaya untuk terlibat dalam sistem sertifikasi ISPO sangat rendah.

Membayangkan ISPO akan bisa diberlakukan pada semua kebun sawit, termasuk kebun sawit swadaya yang total luasnya mencapai kurang lebih 1,9 juta hektar (AURIGA, 2019), akan sangat berat, kecuali disertai dengan program penataan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk para pekebun, utamanya pekebun sawit swadaya

Momentum penataan legalitas lahan

Tekad pemerintah untuk mendorong penataan lahan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya mengalami eskalasi yang cukup signifikan.

Melalui program Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS), pemerintah telah berusaha membangun tulang punggung kerangka penataan lahan masyarakat, di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Baca juga: Beasiswa Sawit Indonesia, Kuliah Gratis dan Magang di Perkebunan Besar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.