"Indonesia Sustainable Palm Oil" dan Legalitas Sawit Rakyat

Kompas.com - 26/06/2020, 19:12 WIB
Ilustrasi kebun sawit KOMPAS.com/ALEK KURNIAWANIlustrasi kebun sawit

Oleh Irfan Bakhtiar*

PEMBANGUNAN perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia kini memasuki babak baru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang ISPO ( Indonesia Sustainable Palm Oil).

Terlepas dari berbagai kritik dari kalangan LSM tentang lemahnya komitmen terladap isu HAM dan deforestasi, “ISPO Baru” ini adalah penegasan (kembali) tekad pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah sedang berupaya keras untuk menyelesaikan aturan – aturan pelaksanaan Perpres tersebut, untuk memastikan “ISPO Baru” segera berjalan.

Satu hal yang menjadi diskusi hangat di kalangan perkelapasawitan adalah cakupan “ISPO Baru” ini, yaitu mewajibkannya bagi semua pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan, atau pekebun.

Baca juga: Referendum Tolak Kelapa Sawit Indonesia Masuk Mahkamah Konstitusi Swiss

Meskipun, untuk pekebun, pemberlakuannya diberi tenggang waktu lima tahun, sampai dengan 2025. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah pekebun swadaya akan dapat memenuhi prasyarat ISPO dengan berbagai tantangan yang dimiliki?

Kesiapan pekebun swadaya

Kebun-kebun sawit swadaya berhadapan dengan kompleksitas persoalan legalitas lahan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekitar 36 persen lebih dari total luas kebun sawit swadaya beroperasi secara illegal, karena berada di dalam kawasan hutan.

Sementara itu, sisanya, sekitar 64 persen kebun-kebun lain yang berada di luar kawasan hutan, juga belum sepenuhnya bisa dikatakan legal, karena tidak terjamin kesesuaiannya dengan tata ruang yang berlaku, dan tidak terjamin pula kalau kebun itu bebas dari konflik dan tumpang susun dengan penggunaan lain (Auriga, 2019; Bakhtiar et al, 2019).

Rata-rata kebun terebut juga tidak didukung dengan dokumen kepemilikan lahan yang memadai, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) (Jelsma et al, 2017).

Berangkat dari hal itu, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tingkat kesiapan para pekebun sawit swadaya untuk terlibat dalam sistem sertifikasi ISPO sangat rendah.

Membayangkan ISPO akan bisa diberlakukan pada semua kebun sawit, termasuk kebun sawit swadaya yang total luasnya mencapai kurang lebih 1,9 juta hektar (AURIGA, 2019), akan sangat berat, kecuali disertai dengan program penataan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk para pekebun, utamanya pekebun sawit swadaya

Momentum penataan legalitas lahan

Tekad pemerintah untuk mendorong penataan lahan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya mengalami eskalasi yang cukup signifikan.

Melalui program Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS), pemerintah telah berusaha membangun tulang punggung kerangka penataan lahan masyarakat, di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Baca juga: Beasiswa Sawit Indonesia, Kuliah Gratis dan Magang di Perkebunan Besar

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Nasional
Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Nasional
Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X