Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ingatkan Masyarakat Jaga Jarak Saat di Pasar

Kompas.com - 26/06/2020, 09:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan agar masyarakat yang beraktivitas di pasar tetap menjaga jarak agar aman dari penularan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat meninjau penerapan protokol penanganan Covid-19 di Pasar tradisional Genteng Baru dan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020) bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Jadi jaga jarak baik antara pembeli dan penjual dan antara pembeli itu yang harus didisiplinkan," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Pakai Pelindung Wajah, Jokowi Blusukan ke Pasar di Banyuwangi

Dari hasil peninjauan, Muhadjir menilai masih ada beberapa protokol kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi di pasar tersebut.

Salah satunya adalah jaga jarak antara penjual dan pembeli saat bertransaksi jual beli.

"Tapi kalau protokol dasar seperti hand sanitizer, cuci tangan sebelum masuk pasar, kemudian pakai masker, kelihatannya sudah dipatuhi. Itu sudah bagus, tinggal meningkatkan yang lain," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, jaga jarak antara penjual dan pembeli dibutuhkan agar melengkapi protokol kesehatan yang sudah tersedia di sana.

Antara lain tempat cuci tangan, serta adanya sekat pembatas antara penjual dengan pembeli.

Baca juga: 9 Pedagang Positif Covid-19, Mulai Besok Pasar Palmerah Ditutup 3 Hari

Namun, ia menilai, tirai pembatas antara pembeli dan penjual di pasar tersebut masih harus diterapkan hingga ke seluruh penjual.

"Protokol ketat yang membatasi waktu berbelanja serta pengawasan sebelum masuk ke pasar agar tidak terjadi kerumunan dalam pasar juga harus diterapkan," kata Muhadjir Effendy.

Dalam hal pengawasan ini, Muhadjir meminta Tri Rismahirini dan pihak pengelola pasar untuk bekerja sama dengan TNI/Polri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com