Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Inilah Berbagai Upaya Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi Pascapandemi

Kompas.com - 24/06/2020, 11:35 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga bulan.

“Pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan trek pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dalam pernyataan tertulis.

Ia menyampaikan pernyataan itu saat membuka Musyawarah Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Paket kebijakan itu salah satunya program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru.

Baca juga: Dianggap Mampu Kendalikan Covid-19, Gubernur Lampung Dapat Pujian dari Airlangga

Akselerasi pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan melakukan reset dan transformasi ekonomi.

Selain itu, banyak hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional pasca-Covid-19.

Apa yang Menteri Airlangga sampaikan itu tertuang dalam orasinya berjudul Cetak Biru Perekonomian Nasional dalam Kerangka New Normal.

Upaya pemerintah juga ditujukan untuk menyelamatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara lain memberikan insentif pajak.

Baca juga: Airlangga: Transformasi Ekonomi Pasca-pandemi Butuh Teknologi Informasi

“Pajaknya dibayar pemerintah. UMKM diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi dan kebijakan lain. Total anggaran untuk UMKM adalah Rp 123,46 triliun,” ujar Airlangga.

Ada pula insentif usaha mencapai Rp 120,61 triliun yang diakumulasikan dari insentif untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 39,66 triliun dan pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp 12,75 triliun.

Insentif juga termasuk pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 5,8 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 20 triliun, dan stimulus lain sebesar Rp 26 triliun.

“Kami menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, ditambah anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun,” kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Siap Tampung Keluhan UMKM Terkait Relaksasi Subsidi Bunga

Ia melanjutkan, dengan demikian, total biaya penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah menjadi sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemerintah juga berusaha menjaga agar jumlah pengangguran tidak bertambah. Akibat Covid-19, ada sekitar 1,7 juta pengangguran baru yang telah terferivikasi.

Angka tersebut tidak termasuk sekitar 7 juta orang yang memang sudah menjadi pengangguran sebelum pandemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com