Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Gugus Tugas Covid-19: Dokter yang Wafat Dapat Santunan Rp 250 Juta, Perawat Rp 150 Juta

Kompas.com - 23/06/2020, 22:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan masyarakat untuk penanganan Covid-19.

Doni mengatakan, sebagian dari donasi tersebut diberikan kepada tenaga medis yang meninggal dunia baik yang langsung maupun tidak langsung dalam menangani Covid-19.

Ia mengatakan, dokter yang meninggal dunia selama pandemi ini diberikan santunan sebesar Rp 250 juta, sementara Perawat menerima sebesar Rp 150 juta.

Baca juga: Dokter Anang Meninggal Setelah Kematian Adik dan Kedua Orangtua karena Covid-19

"Setiap dokter yang wafat baik karena langsung atau tidak langsung tangani Covid-19, itu dapat 250 juta, untuk perawat 150 juta, untuk pekerja lainnya seperti pengemudi ambulans dan lain-lainnya 100 juta," kata Doni raker dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Doni mengatakan, donasi yang terkumpul juga disalurkan dari relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk masyarakat pendatang yang ada di Pulau Jawa.

"Belum lagi bantuan-bantuan yang disalurkan dari relawan untuk masyarakat kita di Pulau Jawa ini yang pendatang, sebagian besar dari timur dan mereka tidak punya KTP di sini, sehingga mereka enggak dapat bantuan, ini enggak luput dari kami," ujarnya.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: Donasi Dialokasikan untuk Dokter, Perawat dan Warga Pendatang

Lebih lanjut, Doni mengungkapkan, donasi yang diterima Gugus Tugas Covid-19, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan swasta.

Bahkan, salah satu aplikasi digital berbasis online menyumbangkan dana untuk penanganan Covid-19 dalam jumlah yang cukup besar.

"Bantuan yang diterima Gugus Tugas itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta luar biasa, bahkan Tiktok alokasikan dana Rp 100 miliar untuk kepentingan kegiatan penanganan Covid-19 ini," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com