Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Gugus Tugas Covid-19: Donasi Dialokasikan untuk Dokter, Perawat dan Warga Pendatang

Kompas.com - 23/06/2020, 20:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, donasi untuk penanganan Covid-19 yang diterima Gugus Tugas tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan swasta.

Ia mencontohkan, salah satu aplikasi digital berbasis online menggelontorkan dana sumbangan yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.

"Bantuan yang diterima Gugus Tugas itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta luar biasa, bahkan Tiktok alokasikan dana Rp 100 miliar untuk kepentingan kegiatan penanganan Covid-19 ini," kata Doni dalam raker dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Khofifah: Kalau Ada ASN yang Terjangkit Covid-19 Jangan Ditutupi

Doni menjelaskan, sebagian dana donasi tersebut dialokasikan untuk dokter dan perawat yang gugur baik langsung atau tidak langsung dalam menangani Covid-19.

"Setiap dokter yang wafat baik karena langsung atau tidak langsung tangani Covid-19, itu dapat 250 juta, untuk perawat 150 juta, untuk pekerja lainnya seperti pengemudi ambulans dan lain-lainnya 100 juta," ujarnya.

Selain itu, menurut Doni, bantuan juga disalurkan dari relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk masyarakat pendatang yang ada di Pulau Jawa.

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Ikuti Tes Massal Covid-19

"Belum lagi bantuan-bantuan yang disalurkan dari relawan untuk masyarakat kita di Pulau Jawa ini yang pendatang, sebagian besar dari Timur dan mereka tidak punya KTP di sini, sehingga mereka enggak dapat bantuan, ini enggak luput dari kami," ucapnya.

Lebih lanjut, Doni pun mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan yang diberikan kepada Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19.

"Terima kasih banyak atas seluruh dukungan yang diberikan kepada BNPB yang hari ini mendapat tugas sebagai Gugus Tugas," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com