Pemerintah Mulai Buka 13 Kawasan Pariwisata Alam di Tengah Pandemi

Kompas.com - 23/06/2020, 07:25 WIB
 Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. BNPB Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah mulai membuka kembali kawasan pariwisata alam di tengah pandemi virus corona ( Covid-19).

Pengumuman pembukaan kembali kawasan pariwisata alam tersebut diungkapkan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Setidaknya, 13 kawasan pariwisata alam akan segera dibuka. Pembukaan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap.

"Saya akan umumkan kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko Covid-19 yang paling ringan," kata Doni.

Baca juga: Wishnutama Harap Pembukaan Pariwisata Kembali Gerakkan Perekonomian

Doni menjelaskan, yang diperbolehkan dibuka hanya kawasan pariwisata yang berada di daerah zona hijau atau kuning.

Kapasitas tampung kawasan pariwisata tersebut juga dibatasi hanya 50 persen dari jumlah pengunjung normal.

Ia juga menegaskan, pihak pengelola kawasan pariwisata yang dibuka harus terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan," ujar Doni.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Kawasan Pariwisata Alam Indonesia Dibuka Bertahap

Adapun kawasan pariwisata yang diperbolehkan untuk dibuka secara bertahap adalah kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan.

Kemudian, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa dan geopark.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X