Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI: Penutupan Posyandu Berdampak pada Penurunan Kesehatan Anak

Kompas.com - 22/06/2020, 10:23 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai penutupan posyandu akan berdampak pada penurunan kesehatan anak.

"Posyandu tutup, menjadi dampak pengurangan kesehatan anak," kata Jasra dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2020) malam.

"Artinya pencegahan paling depan seperti posyandu bila tidak aktif, maka akan memperbesar korban anak anak dalam situasi Covid. Untuk itu penting dicegah dengan kembali aktifnya posyandu," sambung dia.

Baca juga: KPAI Harap Posyandu Kembali Dibuka dengan Syarat...

Jasra mengatakan, apabila ada kasus positif Covid-19 pada keluarga, maka anak-anak harus terus mendapat pendampingan.

Kondisi tersebut, akan memperluas klaster penularan Covid-19 di Indonesia.

"Artinya, posyandu harus aktif dan mulai bisa membangun cara kerja baru di masa Covid," ujar dia.

Sebelumnya, Jasra berharap posyandu bisa kembali beroperasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Kasus Stunting Tinggi di NTB, Posyandu Harus Jadi Ujung Tombak Pencegahan

Diketahui, beberapa daerah di Indonesia sempat menutup sementara posyandu dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Salah satu daerah yang melakukan penutupan adalah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan surat edaran keputusan untuk menutup kegiatan posyandu di seluruh perkampungan di Tasikmalaya.

Keputusan tersebut menyikapi penyebaran wabah virus corona yang terus menyebar secara nasional dan terus bertambahnya pasien yang positif Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Tutup Posyandu untuk Cegah Virus Corona

"Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk memeriksakan diri langsung ke Puskesmas wilayah terdekat," kata Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat rapat darurat pencegahan wabah corona, Minggu (15/3/2020) malam.

Selain itu, Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara mendiadakan posyandu di seluruh RW selama pandemi Covid-19.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimyati mengatakan, dengan ditiadakannya posyandu, seluruh kegiatan mulai dari pemantauan tumbuh kembang anak hingga imunisasi dipindahkan ke puskesmas.

"Pelayanannya masih tetap berjalan. Hanya saja enggak lagi di pos RW, tapi di puskesmas kelurahan atau kecamatan terdekat," kata Yudi lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/4/2020).

Baca juga: IDAI: Covid-19 Hambat Imunisasi, Orangtua Takut Bawa Anak ke Posyandu

Kepada orangtua yang ingin mendapatkan layanan untuk anak, mereka diwajibkan menggunakan masker selama di puskesmas.

Mereka juga diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada seperti menjaga jarak dan mengurangi interaksi.

Untuk memudahkan informasi seputar kesehatan kepada masyarakat, sejumlah puskesmas telah menggelar program dialog interaktif melalui media sosial Instagram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com