Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/06/2020, 14:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Hartono Gunardi mengatakan, pandemi Covid-19 menghambat program imunisasi di Indonesia.

Akibat pandemi, banyak orangtua takut membawa anaknya ke lokasi imunisasi.

"Memang situasi pandemi ini merupakan hal yang sangat menghambat imunisasi. Banyak orangtua takut membawa anaknya ke Puskesmas maupun Posyandu," ujar Hartono dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (8/6/2020).

Baca juga: IDAI: Imunisasi Tetap Perlu Dilakukan selama Masa Pandemi Covid-19

IDAI merasa khawatir dengan kondisi ini. Sebab, ini berpotensi menyebabkan anak dan balita rentan tertular penyakit lain yang lain yang biasanya mampu dicegah dengan pemberian vaksin.

Hartono juga mengingatkan potensi double outbreak jika imunisasi terhenti. Apa artinya?

"Ini akan sangat berisiko untuk menyebabkan double outbreak. Jadi double outbreak ini maksudnya, kita mengalami kejadian pandemi (Covid-19), ditambah lagi outbreak penyakit yang bisa diatasi dengan imunisasi," kata dia.

Adapun penyakit yang dimaksud antara lain campak dan difteri.

Oleh karena itu, Hartono mengimbau para orangtua tetap memperhatikan jadwal imunisasi anak mereka.

"Tetap harus imunisasi, bisa datang ke Puskesmas, Posyandu. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Kak Seto Sarankan Penerapan New Normal pada Anak Sekolah Dilakukan Bertahap

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pelaksanaan imunisasi pada bayi dan balita harus terus berjalan meski ada wabah Covid-19.

Namun, Yuri mengingatkan agar imunisasi tidak dilakukan dengan berkerumun dan berkelompok.

"Kita tak boleh hentikan sama sekali layanan itu. Karena layanan itu hakikatnya adalah hak asasi anak untuk melindungi dari berbagai penyakit, yang dapat dicegah dengan imunisasi, " ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Yuri menuturkan, bayi, balita dan anak-anak tidak boleh sakit. Sebab, mereka semua merupakan harapan bangsa.

Karenanya, pemerintah menyarankan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan imunisasi.

Cara-cara lama seperti datang bersama ke Posyandu, berkerumun saat mendengarkan penyuluhan lalu menimbangkan bayi dan balita harus diganti dengan cara baru.

Yuri mengajak semua kader kesehatan dan petugas imunisasi di Puskesmas untuk berinovasi menerapkan mekanisme baru imunisasi.

"Termasuk dari orangtua bayi dan balita, karena semua itu kan sudah memiliki kartu atau buku monitoring imunisasi. Maka mintakan imunisasi ini yang terjadwalkan," kata Yuri.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Imunisasi Terus Jalan Selama Pandemi, tetapi Jangan Berkerumun

Dia menyarankan orangtua mengkomunikasinan imunisasi terjadwal dengan petugas di Puskesmas.

"Buat janji sehingga tidak perlu lagi datang berkelompok dalam satu tempat. Sebab ini akan memberikan risiko yang besar. Imunisasi harus berjalan," ujar Yuri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

Nasional
Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Nasional
Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Nasional
PDI-P Lantik Kepala LKPP dan Anak Olly Dondokambey jadi Pimpinan Taruna Merah Putih

PDI-P Lantik Kepala LKPP dan Anak Olly Dondokambey jadi Pimpinan Taruna Merah Putih

Nasional
'DPR Harusnya Malu, Hakim MK yang Mereka Tunjuk Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik'

"DPR Harusnya Malu, Hakim MK yang Mereka Tunjuk Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik"

Nasional
Langsung Jadi Komisaris Mandiri Usai Mundur dari Menpora, Zainudin Amali: Enggak Masalah, Kenapa?

Langsung Jadi Komisaris Mandiri Usai Mundur dari Menpora, Zainudin Amali: Enggak Masalah, Kenapa?

Nasional
Wiranto Tunda Bergabung, PAN Buka Suara

Wiranto Tunda Bergabung, PAN Buka Suara

Nasional
Para Istri Pejabat yang Gemar 'Flexing' Berujung Dibongkar 'Netizen'

Para Istri Pejabat yang Gemar "Flexing" Berujung Dibongkar "Netizen"

Nasional
Wamenkumham: Pejabat yang Diadukan Harus Kalrifikasi, Bukan Lapor Balik ke Bareskrim

Wamenkumham: Pejabat yang Diadukan Harus Kalrifikasi, Bukan Lapor Balik ke Bareskrim

Nasional
MKMK Berikan Teguran Tertulis kepada Guntur Hamzah soal Perubahan Substansi Putusan, Ini Pertimbangannya

MKMK Berikan Teguran Tertulis kepada Guntur Hamzah soal Perubahan Substansi Putusan, Ini Pertimbangannya

Nasional
Hasto Sebut Kunjungannya ke Makam Bung Karno Bukan Sinyal Pengumuman Capres PDI-P

Hasto Sebut Kunjungannya ke Makam Bung Karno Bukan Sinyal Pengumuman Capres PDI-P

Nasional
Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Sri Mulyani: Jika Ada Bukti Baru Akan Kami Tindak Lanjuti

Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Sri Mulyani: Jika Ada Bukti Baru Akan Kami Tindak Lanjuti

Nasional
Jokowi Beri Masukan soal Capres, Hasto PDI-P: Terkait Nama, Tanya Bu Mega

Jokowi Beri Masukan soal Capres, Hasto PDI-P: Terkait Nama, Tanya Bu Mega

Nasional
'Kombinasi Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Jakarta Alami Kemajuan yang Besar'

"Kombinasi Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Jakarta Alami Kemajuan yang Besar"

Nasional
Kabulkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Lakukan Verifikasi Administrasi Ulang

Kabulkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Lakukan Verifikasi Administrasi Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke