Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunikasi Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19 Diminta Transparan dan Jelas

Kompas.com - 21/06/2020, 23:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mendorong agar komunikasi publik pemerintah terkait penanganan Covid-19 disampaikan secara transparan dan jelas.

Misalnya, terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Iwan menilai, pemerintah juga perlu menyampaikan risiko serta alasan di balik pelonggaran tersebut.

“Komunikasinya harus jelas. Kalau sekarang (PSBB) mau dilonggarkan, katakan dengan jelas ke masyarakat, jadi risiko masih tinggi,” ujar Iwan dalam sebuah diskusi daring, Minggu (21/6/2020).

Baca juga: 1.000 Orang Pekerja Rumah Potong Hewan di Jerman Positif Covid-19, 6.500 Orang Dikarantina

“Jadi kalau kalian enggak perlu keluar, jangan keluar. Kenapa musti dilonggarkan? Karena ekonomi, jelaskan saja enggak apa-apa,” sambung dia.

Dalam pandangannya, pelonggaran PSBB saat ini masih terlalu dini meski ia mengakui ada alasan ekonomi di baliknya.

Dari data yang dia dapat, penularan Covid-19 di Tanah Air belum terkendali.

Menurutnya, Rt atau effective reproduction number di Indonesia berada di kisaran angka 1,1-1,15.

Rt adalah angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi.

Jika Rt di atas 1 artinya penularan masih berjalan. Besaran yang ditularkan dilihat dari jumlah angka Rt-nya.

Dengan begitu, menurut Iwan, masyarakat belum aman untuk keluar rumah.

“Jadi kalau masyarakat keluar, bergerak, risiko untuk terinfeksi masih tinggi,” tuturnya.

Untuk dapat dikatakan terkendali, Rt harus berada di bawah angka 1 selama dua minggu atau 14 hari berturut-turut.

Hal itu menjadi salah satu kriteria pelonggaran PSBB dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada aspek epidemiologi.

Syarat lainnya yaitu aspek kesehatan masyarakat. Pada aspek ini, pemeriksaan secara masif serta penelusuran kontak harus disiapkan.

“Begitu kita longgarkan PSBB, bisa ada kasus baru. Jadi kita kalau ada kasus baru, harus segera bisa deteksi, bisa langsung isolasi,” ujarnya.

Masih di aspek yang sama, Iwan menuturkan, masyarakat serta pelaku bisnis harus siap dengan protokol pencegahan Covid-19.

Baca juga: Pendemi Covid-19 di Indonesia Dinilai Belum Terkendali

Terakhir, fasilitas kesehatan dari rumah sakit hingga klinik harus siap dalam menangani pasien Covid-19. Kesiapan termasuk dalam hal tempat tidur, ventilator, dan alat pelindung diri (APD).

Kendati demikian, karena PSBB sudah mulai dilonggarkan, hal yang dapat dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya, rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Harapannya, protokol tersebut dapat mencegah timbulnya kasus baru apabila dilakukan dengan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com