Komunikasi Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19 Diminta Transparan dan Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mendorong agar komunikasi publik pemerintah terkait penanganan Covid-19 disampaikan secara transparan dan jelas.

Misalnya, terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Iwan menilai, pemerintah juga perlu menyampaikan risiko serta alasan di balik pelonggaran tersebut.

“Komunikasinya harus jelas. Kalau sekarang (PSBB) mau dilonggarkan, katakan dengan jelas ke masyarakat, jadi risiko masih tinggi,” ujar Iwan dalam sebuah diskusi daring, Minggu (21/6/2020).

Baca juga: 1.000 Orang Pekerja Rumah Potong Hewan di Jerman Positif Covid-19, 6.500 Orang Dikarantina

“Jadi kalau kalian enggak perlu keluar, jangan keluar. Kenapa musti dilonggarkan? Karena ekonomi, jelaskan saja enggak apa-apa,” sambung dia.

Dalam pandangannya, pelonggaran PSBB saat ini masih terlalu dini meski ia mengakui ada alasan ekonomi di baliknya.

Dari data yang dia dapat, penularan Covid-19 di Tanah Air belum terkendali.

Menurutnya, Rt atau effective reproduction number di Indonesia berada di kisaran angka 1,1-1,15.

Rt adalah angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi.

Jika Rt di atas 1 artinya penularan masih berjalan. Besaran yang ditularkan dilihat dari jumlah angka Rt-nya.

Dengan begitu, menurut Iwan, masyarakat belum aman untuk keluar rumah.