Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos: Bantuan Jangan Digunakan untuk Membeli Rokok

Kompas.com - 19/06/2020, 17:25 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara berpesan kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) untuk bijak menggunakannya.

“Bantuan jangan digunakan untuk membeli rokok. Gunakan untuk membeli kebutuhan yang mendesak,” ujar dia dalam keterangan tertuis.

Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020).

Menteri Juliari sampai langsung terjun langsung ke lapangan karena instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan negara benar-benar hadir untuk masyarakat terdampak bencana.

Baca juga: Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah

Menurut dia, Presiden Jokowi juga benar-benar ingin memastikan masyarakat terdampak Covid-19 menerima bantuan.

Mensos pun mengapresiasi kinerja petugas PT Pos Indonesia, BNI, dan pemerintah daerah dalam menyalurkan BTS.

Ia juga berdialog dengan petugas PT Pos Indonesia tentang pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dan kendala saat mengirimkan BST.

Dari hasil dialog, disimpulkan bahwa penyaluran berjalan relatif lancar. Bahkan untuk KPM lansia dan yang sakit, petugas berinisiatif menjemput ke rumah.

Baca juga: Kemensos: Lansia Perlu Dipenuhi Kebutuhan Dasar agar Terhindar dari Paparan Covid-19

Selain dengan petugas, Juliari juga bercengkerama dengan beberapa KPM yang sudah siap menerima bantuan dengan kursi yang diatur berjarak di Kantor Pos Cabang Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut dia, BST itu diluncurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia melanjutkan, Kabupaten Tasikmalaya mendapat alokasi BST untuk 32.251 KPM dengan nilai bantuan Rp 64,394 miliar. Untuk Kota Tasikmalaya adalah 11.546 KPM dengan nilai bantuan Rp 19,836 miliar.

BST dan bantuan sosial sembako dari Presiden Jokowi akan berlanjut hingga Desember 2020. Meski begitu, nilainya akan berkurang menjadi Rp 300.000 per KPM per bulan.

Baca juga: Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos

“Ini karena pemerintah juga akan membantu dengan berbagai bantuan penguatan ekonomi dan dengan kondisi new normal, masyarakat juga bisa lebih produktif," ujar Juliari.

Sebelumnya, ia juga meninjau penyaluran BST di Kecamatan Mekarsari, Garut dan penyaluran secara komunitas di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Limbangan, Garut bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Turut mendampingi Mensos, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum, dan Direktur Umum PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono.

Hadir pula Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Bupati Tasikmalaya Ade Sugiono, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com