Ingat Pesan Soekarno, PDI-P Tolak Usulan Pemindahan Ibu Kota Palestina

Kompas.com - 19/06/2020, 09:53 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristianto KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menolak adanya usulan pemindahan ibu kota Palestina ke Abu Adis untuk menggantikan Yerusalem.

Hasto menilai, usulan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan baru.

"Lihat saja persoalan Palestina. Kini ada proposal baru untuk memindahkan Ibu Kota Palestina ke Abu Dis, menggantikan Yerusalem. PDI Perjuangan tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Ambil Langkah Nyata Terkait Aneksasi Tepi Barat Palestina oleh Israel

Hasto mengatakan, sikap konsisten PDI-P terkait Palestina ini mengacu pada pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut.

"Sikap partai konsisten ini sama dengan apa yang sudah diperjuangkan Bung Karno untuk memerjuangkan kemerdekaan Palestina, sebenar-benarnya sebagai buah dari spirit Dasa Sila Bandung," ujar dia.

Selain Palestina, Hasto menyoroti ketegangan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti persoalan di Yaman, Irak, Suriah dan Arab Saudi.

Menurut Hasto, situasi tersebut memerlukan peran Indonesia sebagaimana terjadi ketika diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan Conference of The New Emerging Forces.

"Itulah outward looking yang menunjukkan spirit kepemimpinan Indonesia, karena cara pandang Pancasila sebagai weltanschauung (ideologi) dunia," ucap dia.

Baca juga: Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Akan Umumkan Kemerdekaan

PDI-P mendorong politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada perdamaian dunia guna menghapuskan berbagai bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

"Saatnya energi positif bangsa kita ke depankan. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, harus dibumikan bagi peningkatan kedaulatan dan keberdikarian bangsa, serta bertindak keluar secara aktif dalam membangun peradaban dunia," kata Hasto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X